Infografis
Suara.com - Pengelolaan sampah plastik di Indonesia menjadi masalah kronis, bahkan telah menjadi isu global. Berdasarkan data dari Jambeck (2015), diperkirakan 3,32 juta metrik ton limbah plastik di Indonesia belum terkelola baik, dimana 0,48-1,29 juta metrik ton masuk ke laut.
Berangkat dari kondisi yang memprihatinkan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, bersama dengan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, bersinergi bersama untuk mencari solusi terhadap persoalan limbah plastik tersebut melalui inovasi teknologi.
"Sampah plastik ini muaranya ke laut, inilah mengapa Menko Kemaritiman yang bergerak. Kalau sampah botol dicari orang, tetapi sampah kantong plastik kresek tidak ada nilai ekonomisnya. Sekarang kita coba agar sampah plastik itu punya nilai ekonomi yang tinggi," kata Menteri Basuki, saat bersama Luhut melihat langsung penerapan teknologi campuran beraspal menggunakan limbah plastik, di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Sabtu (16/9/2017).
Menurut Basuki, sebenarnya penelitian pemanfaatan limbah plastik sudah mulai dilakukan sejak 2008 oleh Balitbang PUPR. Kemudian, atas inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, penelitian ini terus dikembangkan dan diintensifkan sejak awal tahun ini.
"Kami sudah melakukan uji coba penerapan hasil penelitian tersebut di jalan, dengan volume lalu lintas rendah di Universitas Udayana, Bali, sepanjang kurang lebih 700 meter, pada 18-19 Juli 2017. Hasilnya ternyata cukup baik. Untuk itu, sekarang kami coba di Jalan Sultan Agung, Bekasi, sepanjang 2,6 km, dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi," katanya.
Ruas Jalan yang diujicoba merupakan Jalan Sultan Agung di kedua arah, 4 lajur dengan panjang 650 m, sehingga total panjang 2,6 km. Menteri Basuki juga menyebut, setelah uji coba di Kota Bekasi, teknologi aspal plastik akan diterapkan di beberapa tempat lainnya, seperti Cilincing, Surabaya, Medan, dan pada rest area ruas tol Tangerang-Merak.
Untuk itu, perlu dukungan dari pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan pemerintah daerah untuk menyiapkan rantai pasok (supply chain), karena limbah plastik kresek sebagai campuran aspal perlu dicacah lebih dulu.
"Di bawah koordinasi Menko Kemaritiman, saat ini, kami tengah memikirkan bagaimana model bisnis yang tepat untuk mengolah sampah plastik tersebut. Apakah dari bank sampah, pengepul, atau pemulung," lanjut Menteri Basuki.
Sementara itu, Menko Luhut menyatakan bangga dengan hasil karya anak bangsa dalam penelitian pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran aspal jalan.
"Saya memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas kerja bersama yang konkrit ini," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Puslitbang Jalan dan Jembatan, Deded P. Syamsudin, mengatakan, "Hasilnya tampak sangat baik dan sama sekali tidak mengurangi kualitas jalan, bahkan justru bisa menambah kerekatan jalan. Ketika diukur suhunya masih aman, yaitu 150-180 derajat Celcius. Plastik tidak terdegradasi. Masih jauh dari batas degradasi sampah, yaitu 250-280 derajat Celcius, sehingga belum memasuki tahap mengeluarkan racun," jelasnya.
Untuk rencana ke depan, limbah plastik ini akan dijadikan sebagai bahan campuran aspal dengan komposisi 6 persen, yang akan digunakan untuk pemeliharaan jalan.
Adapun kebutuhan preservasi jalan nasional mencapai 47 ribu km. Jika satu kilometer jalan butuh 3 ton plastik, maka perlu limbah plastik sebanyak 140 ribu ton, yang kemudian dicacah menjadi plastik ukuran 5 milimeter.
Berdasarkan hasil uji laboratorium pada 2017 dan hasil analisisnya, campuran beraspal panas dengan tambahan limbah plastik menunjukkan peningkatan nilai stabilitas Marshall 40 persen dan lebih tahan terhadap deformasi dan retak lelah dibandingkan dengan campuran beraspal panas standar.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, beberapa pejabat tinggi madya di lingkungan Kemenko Kemaritiman, Kepala Balitbang PUPR, Danis Sumadilaga, Kepala Puslitbang Jalan dan Jembatan, Deded P Syamsudin, Kepala Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Rezeki Peranginangin, Sekretaris Balitbang, Herry Vaza, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan VI, Atyanto Busono, dan Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dengan Suara.com)
