Infografis
Suara.com - Kemacetan parah terjadi di Jalan Diponegoro, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam. Kemacetan diakibatkan ada unjuk rasa di depan kantor Yayasan Lambaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Berdasarkan pantauan Suara.com, ratusan massa saat ini berkumpul di sepanjang Jalan Diponegoro. Sambil membentangkan spanduk, mereka berteriak 'Ganyang PKI'.
"Ganyang ganyang ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga," kata massa secara serentak.
Berdasarkan informasi, unjuk rasa terkait dengan seminar bertema Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965 yang diselenggarakan YLBHI, pada Sabtu (16/9/2017).
Baca Juga: Kapolda Metro Datangi Gerombolan yang Kepung Gedung YLBHI
Saat ini, peserta seminar dan para pengurus YLBHI masih berada di dalam gedung.
Mereka tidak dapat keluar lantaran dikepung massa. Sementara massa aksi terus menerus menggoyang pagar kantor YLBHI.
Puluhan anggota polisi terlihat berjaga-jaga di lokasi. Namun unjuk rasa tidak juga dibubarkan meski sudah melewati batas waktu sesuai ketentuan yang ada, yakni pukul 20.00 WIB.
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan kepolisian justru melakukan pelarangan secara aktif terhadap keberlangsungan acara tersebut.
"Justru mereka (polisi) yang menghalangi, bukan malah melindungi dari ancaman pihak lain. Malah dia (polisi) lakukan pelarangan secara aktif," katanya, dikutip dari situs YLBHI.
Baca Juga: Video Gerombolan Kepung dan Tebar Ancaman di Kantor YLBHI
Padahal, menurutnya, semalam sebelum kegiatan, dari panitia dan intel polisi sudah sepakat bahwa semua orang boleh mengikuti diskusinya.
Namun, kata dia, kepolisian justru mengubah sikapnya dengan menghalangi peserta untuk mengikuti acara.
"Orang yang demo juga bisa ikut. Itu sudah sepakat tapi justru tadi pagi polisi merubah sikapnya dengan membatasi peserta untuk masuk," katanya.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan polisi merupakan bagian dari kemunduran demokrasi dan bagian dari pelarangan untuk melakukan diskusi dan kajian ilmiah.
"Sangat berbahaya, kenapa polisi melarang menyelenggarakan acara ini," imbuhnya.
Isnur juga berpendapat acara itu adalah acara ilmiah dan diselenggarakan secara terbuka dan di tempat publik. Jadi semua orang bisa mengikuti untuk menyimak bahkan meliput.
"Ini diskusi sejarah mengundang narasumber dari Wantimpres, Pakar HAM, mantan Jenderal TNI, mantan Polisi, sejarahwan banyak sekali tokoh yang diundang sebagai pemateri," tandasnya.
