Infografis
Menurut Pahala partai politik idealnya mendapatkan Rp10.000 per-satu suara yang berasil didapat, itu untuk membiayai operasional dan pendidikan politik.
"Tapi pemerintah bisanya baru sekian (Rp1.000) ya oke. Tapi kita pikir ini harus dimulai sama-sama," katanya.
Kemudian untuk soal etik, Pahala menjelaskan hampir seluruh parpol yang ada telah memiliki bagian yang mengurusi soal etik, atau seperti mahkamah etik.
"Itu untuk upaya mendisiplinkan kader partai, untuk rekruitmen dan kaderisasi. KPK akan membantu secara langsung, kita punya modul integritas," katanya.
Baca Juga: OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Batubara
Ia menyarankan seluruh parpol harus memiliki investasi. Ini untuk menciptakan kader dari pada tingkat awal atau pemula. Contohnya kata dia anak-anak yang baru lulus kuliah bisa dijadikan sayap partai. Setelah sayap, bisa diangkat menjadi pengurus.
"Sehingga pencalonan (di kepala daerah) itu kadernya partai. Selama ini kan dapat orang datang minta rekomendasi partai maju ke pilkada, setelah kepilih nggak ngomong lagi ke partai, begitu ketangkap (KPK), orang bilang partai a yang mengusung," katanya.
"Kan nggak fair juga buat partai. Kan bukan katakanlah kader asli dari bawah. Makanya investasi harus mulai," lanjut Pahala.
Sejauh ini KPK sudah menawarkan kerja sama pada enam parpol, mereka adalah PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Kesemua parpol yang sudah dikunjungi KPK mengatakan memiliki sekolah parpol.
"Tapi kita belum lihat benr nggak itu. Untuk etik mereka bilang punya standar etik, punya makamah. Kita belum lihat berjalan atau nggak," katanya.
Baca Juga: KPK Ungkap Alasan Banyak Politisi Partai yang Korupsi
Saat ini KPK masih menunggu konfirmasi dari empat parpol yang lain. Pertemuan belum bisa dilakukan karena masih menunggu jadwal yang tepat.
"Intinya KPK datang menawarkan kerja sama. Artinya buat KPK partai itu suka nggak suka harus ada dan harus lebih kuat. Makamya kita menawarkn kerja sama bagiamana responya," kata dia.
