Infografis
Komisi III DPR rapat kerja dengan KPK, Senin (11/9/2017). Rapat yang dimulai pukul 15.00 WIB tadi, sempat diskors pada pukul 18.00 WIBdan dibuka lagi pada pukul 19.30 WIB.
Sesaat sebelum rapat diskors, rapat terhenti pada pembahasan soal barang sitaan dan rampasan dari koruptor. Saat rapat dibuka kembali, masalah ini kembali ditanyakan lagi oleh Anggota Komisi III.
Secara bergantian, anggota Komisi III memaparkan data yang mereka miliki tentang barang sitaan dan rampasan KPK yang tidak terdaftar di Rumah Benda Rampasan dan Sitaan Negara.
KPK secara mendetail menjawab lokasi barang sitaan dan rampasan ini. Sambil mengakui bahwa sejumlah Rupbasan menolak untuk mengelola barang sitaan dan rampasan itu.
"Pada tahap awal kami sudah koordinasi Rubpasan. Namun untuk mengelola itu Rupbasan menyampaikan ketidaksangupan," kata
Koordinator Unit Pelayanan aset, Benda Sitaan dan Eksekusi KPK Irene Puteri dalam rapat.
Pertanyaan lain juga ditujukan oleh Anggota Komisi III kepada KPK adalah mengenai mekanisme dalam mengelola barang sitaan dan barang rampasan ini.
Irene kemudian menerangkan bahwa ada tiga mekanisme untuk pengeloaan barang rampasan dan sitaan yang diperoleh dari para koruptor.
"Mekanisme terhadap barang rampasan itu ada lelang, hibah dan penetapan status penggunaan," ujarnya.
Dia memaparkan, barang rampasan dan sitaan yang terkait uang pengganti kerugian negara, maka dijual melalui lelang. Dengan proses lelang ini maka dapat membuat nilai barang lebih tinggi dari nilai aslinya.
Sedangkan yang terkait dengan hibah, Irene menerangkan kalau KPK bisa melakukan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dan terakhir, barang sitaan dan rampasan dapat ditetapkan demi kepentingan negara.
