Infografis
Suara.com - Spanyol tengah diterpa gelombang disintegrasi politik, setelah parlemen daerah otonom Catalonia (Barcelona) menyetujui referendum penentuan nasib sendiri pada bulan Oktober 2017.
Referendum tersebut digelar untuk menentukan apakah Catalonia tetap menjadi bagian Spanyol, atau memproklamasikan diri sebagai negara merdeka.
Pemerintah Spanyol yang berkedudukan di Madrid, seperti dilansir The Guardian, Rabu (6/9/2017), menuduh parlemen Catalonia melakukan "kejahatan konstitusional" karena menyetujui referendum tersebut.
Pernyataan keras dari pemerintah Spanyol itu, merupakan respons atas sidang paripurna parlemen Catalonia, Rabu malam, yang memutuskan mendukung digelarnya refendum. Parlemen Catalonia memang dikuasai oleh partai-partai pendukung kemerdekaan.
Baca Juga: Pelaku Persekusi Sebar Sayembara Abi di Medsos
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy dilaporkan sudah memerintahkan agar kejaksaan menyusun dokumen tuntutan terhadap parlemen Catalonia untuk diadili di mahkamah konstitusional.
Upaya tersebut dimaksudkan agar keputusan parlemen Catalonia yang mendukung referendum tersebut dianulir.
Sementara Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamaria menggambarkan keputusan parlemen Catalonia itu, sebagai praktik memalukan dan pengkhianatan terhadap demokrasi serta konstitusi Spanyol.
"Kami akan mempertahankan kebebasan, demokrasi, dan koeksistensi. Kami tak akan membiarkan mereka lepas dari Spanyol. Kami tak ragu-ragu menggunakan cara apa pun," tegas Soraya.
Ketua Partai Ciudadanos—partai liberal—Catalonia, Ines Arrimadas, juga memastikan bakal berupaya mengegolkan wacana mempercepat pemilihan umum (pemilu) di wilayah tersebut.
Baca Juga: Usai Diperiksa KPK, Panitera PN Jaksel Jelaskan Tugas Bawahannya
"Aku akan menantang Carles Puigdemont (Presiden Catalonia) dalam pemilu, untuk menentukan siapa yang akan menang, Spanyol atau separatis," tukasnya.
Mayoritas rakyat Catalonia selama ini menginginkan referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Sebab, mereka merasakan pemerintah Spanyol tidak pernah mengakomodasi keinginan politik, ekonomis, serta kebudayaan Catalonia.
Keinginan itu direspons pemerintah Spanyol dengan beragam aksi represif. Forcadell, aktivis senior pro-kemerdekaan Catalonia dan sejumlah politikus lainnya diadili atas tuduhan makar.
Manajer Man City, Pep Guardiola, berorasi dalam mimbar rakyat untuk kemerdekaan Catalonia, 2017.
Maret tahun ini, mantan Presiden Catalonia Artus Mass dilarang menduduki jabatan publik selama dua tahun ke depan karena divonis tak mematuhi kebijakan pemerintah pusat.
Sementara tiga bulan lalu, Presiden Puigdemont secara mengejutkan memutuskan untuk menggelar referendum pada 1 Oktober 2017.
Sebelum referendum benar-benar dilakukan, Puigdemont menggelar "referendum bayangan" pada tiga tahun lalu, 2014. Dalam "referendum bayangan" itu, rakyat Catalonia diminta memilih satu dari dua pilihan: merdeka atau tetap bersama Spanyol.
Ternyata, dalam "referendum bayangan" itu, 80 persen dari 2,3 juta rakyat Catalonia memilih untuk merdeka. Untuk diketahui, total penduduk Catalonia mencapai 5,4 juta orang.
"Dalam referendum 1 Oktober nanti, kalau mayoritas rakyat ingin merdeka, maka kami akan memproklamasikan kemerdekan selambat-lambatnya 48 jam setelah hasil referendum diumumkan," tegas Puigdemont.
Perang Saudara
Catalonia atau biasa disebut Barcelona dalam bahasa Spanyol, memunyai catatan sejarah kelam di bawah rezim kekuasaan Madrid.
Dalam kurun waktu 1936-1939, pecah perang saudara di Spanyol. perang itu pecah setelah Partai Komunis, kaum Anarkis, Nasionalis, dan rakyat Catalonia secara keseluruhan memproklamasikan berdirinya Republik Catalonia.
Proklamasi kemerdekaan itu direspons oleh pemerintah Madrid di bawah kepemimpinan Jenderal Francisco Franco yang didukung Adolf Hitler dan Benito Mussolini, dengan melakukan operasi militer menggempur Catalonia dan juga separatis-separatis di daerah lain, semisal Basque.
Serangan Franco bersama milisi-milisi Fasis Spanyol itu memicu kemarahan dunia. Jutaan kaum komunis, nasionalis, anarkis, serta anggota serikat-serikat buruh, petani, pemuda, dari penjuru dunia datang membantu para pejuang Catalonia. Sukarelawan tersebut dalam sejarah dikenal sebagai "Bragade Internasional Anti-Fasis".
Tak hanya itu, para jurnalis dan sastrawan dunia juga turut bersimpati dan mendorong dunia internasional mengecam serbuan Jenderal Franco. Sastrawan besar Amerika Serikat, Ernest Hemingway juga turut mendatangi Catalonia untuk tugas jurnalistik.
Namun, setelah diberikan persenjataan dan korps pasukan khusus oleh Hitler, tentara Jenderal Franco dan milisi Fasis/Falange berhasil meruntuhkan Republik Catalonia.
Setelah era Perang Dunia II, Catalonia tetap menjadi provinsi Spanyol. Meski diberikan otonomi yang luas dan dibolehkan memiliki presiden sendiri, rakyat Catalonia tetap menginginkan kemerdekaan hingga kekinian.
