Infografis
Suara.com - Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk KPK akan habis masa kerjanya, 28 September 2017 besok. Pansus ini aktif sejak 5 Juni lalu.
Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pansus Angket melaporkan hasil tugasnya dalam rapat paripurna paling lama 60 hari sejak terbentuk. Anggota Panitia Khusus Angket DPR untuk KPK Ahmad Sahroni mengusulkan masa kerja Pansus ini diperpanjang.
"Kalau menurut saya masih kurang (waktu) dari kerja Pansus, khususnya untuk menginvestigasi hal-hal apa saja yang patut nanti dijadikan bahan rekomendasi," kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (6/9/2017).
Menurut Politikus Nasdem ini, perlu banyak sekali perbaikan KPK demi penguatan pemberantasan korupsi di masa mendatang. Dia meyakini, sejak KPK berdiri pada 2002, banyak hal yang perlu ditanyakan dan diketahui oleh Pansus. Namun, pimpinan KPK selalu tidak hadir untuk rapat dengan Pansus karena alasan legalitas.
Baca Juga: Persatuan Jaksa Bela Pansus Angket DPR untuk KPK
"Mestinya pimpinan KPK datang saja duduk bersama. Tidak perlu membuat opini di publik seolah olah DPR itu menghambat," kata Sahroni.
"Kalau memang tidak ada apa-apa mestinya datang dan bicara, duduk bersama dengan baik untuk kelangsungan KPK ke depan agar makin hebat dan kuat," tambahnya.
Sebelumnya, Anggota Pansus Angket DPR untuk KPK lainnya, Bambang Soesatyo mengatakan Pansus tersebut tidak perlu diperpanjang masa kerjanya. Bambang menerangkan, Pansus ini sudah menyelesaikan 80 persen tugasnya. Dia menambahkan, dalam waktu dekat draf rekomendasi Pansus ini juga akan selesai.
