13 Tahun, Suciwati: Kami Minta Jokowi Buka TPF Kematian Munir

Kamis, 07 September 2017 | 18:27 WIB
13 Tahun, Suciwati: Kami Minta Jokowi Buka TPF Kematian Munir
Suciwati di acara Kamisan di depan Istana Merdeka [suara.com/Erick Tanjung]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Aktivis hak asasi manusia berkumpul di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017), sore. Hari ini merupakan aksi Kamisan yang ke 505, bertepatan dengan 13 tahun kematian Munir yang dibunuh pada 7 September 2004.

Tema aksi kali ini Ngopi Bareng Munir. Para aktivis mengenakan kostum serba warna hitam. Pemain film berjudul Filosofi Kopi, seperti Rio Dewanto, ikut terlibat, untuk menuntut pemerintahan Presiden Joko Widodo menuntaskan janji mengungkap dalang pembunuh Munir.

Istri Munir, Suciwati, yang berada di tengah-tengah aktivis, mendesak Presiden Jokowi segera membuka hasil tim pencari fakta kematian suaminya.

‎"Kami meminta Presiden Jokowi membuka TPF kematian Munir dan selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya," kata Suciwati.

‎Suciwati mengatakan janji menuntaskan kasus Munir merupakan bagian dari Nawacita.

"Jokowi harus serius selesaikan kasus ini, karena ini bagian dari Nawacita. Jangan isu HAM hanya jadi alat komunikasi politik untuk meraup suara rakyat saja," ujar dia.

Suciwati mengatakan Majelis Komisi Informasi Publik telah mengabulkan permohonan informasi yang diajukan Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan pada 10 Oktober 2016. KIP menyatakan pemerintah wajib mengumumkan hasil TPF kematian Munir kepada publik.

"KIP ini kan lembaga negara, keputusannya legal dan resmi agar pemerintah membuka hasil TPF kematian Munir. ‎Namun ketika kasus ini harus diungkap pemerintah mengelak dengan berbagai alasan, dokumennya nggak ada dan alasan lainnya. Sudah tiga tahun pemerintahan ini berjalan bahkan mau masuk empat tahun, seharusnya Jokowi tak perlu lagi menunda. Meski kita melihat di sekeliling Jokowi hari ini ada orang-orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM," kata dia.

‎"Sekarang yang penting bagaimana caranya agar pemerintah ini lebih berani mengungkap kebenaran," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI