Ketua Majelis Hakim, Kolonel CHK Budi Purnomo usai persidangan mengatakan, bahwa saat ini sudah keterbukaan informasi, dan hukum akan diproses sesuai mekanismenya. "Sekarang zaman keterbukaan, semuanya melalui proses hukum. Kita harus menghargai proses hukum, kamu yang muda jangan terbawa emosi, semuanya ada hukum yang mengatur," katanya.
Sidang perdana penganiayaan jurnalis yang dialami Array A Argus pertama kali digelar 19 Juni 2017 lalu. Putusan terjadi, setelah kasus yang dialaminya sudah berjalan setahun, saat melakukan peliputan kerusuhan antara masyarakat dengan sejumlah prajurit TNI AU di Kelurahan Sari Rejo, Polonia pada 15 Agustus 2016 silam. Korban dalam peristiwa tersebut se
banyak 6 jurnalis, dimana lima orang memberikan kuasa hukum kepada Tim Advokasi Pers Sumut dan sudah melakukan pelaporan ke POM AU yaitu Array Argus (Harian Tribun Medan), Teddy Akbari (Harian Sumut Pos), Fajar Siddik (medanbagus.com), dan Prayugo Utomo (menaranews.com), dan Del (matatelinga.com) satu-satunya korban wanita yang mendapat pelecehan. Sedangkan Andry Safrin (MNC News) memakai kuasa hukum Tim Pembela Muslim (TPM).
Perkara yang dilaporkan Tim Advokasi Pers Sumatera Utara saat para korban membuat laporan di POM AU Lanud Soewondo, yakni pelanggaran Pasal 351 jo Pasal 281 KUHP Jo Pasal 170 KUHP Jo. Pasal 18 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Baca Juga: Di Tengah Perang, Jurnalis Lepas di Sudan Tewas saat Meliput