Infografis
Suara.com - Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa (IPSNU Pagar Nusa) Muhammad Nabil Haroen, menyayangkan banyaknya provokasi kebencian antaragama yang “menunggangi” isu konflik Myanmar-Rohingya.
"Provokasi dengan rencana demonstrasi di Candi Borobudur, Magelang, itu salah arah. Umat Buddha bersalah dalam kasus Rohingya. Pelaku hanya oknum tertentu, kita tidak bisa menggeneralisasi," tegas Nabil, Selasa (5/9/22017).
Ia mengatakan, Pagar Nusa siap mengantisipasi demonstrasi di Candi Borobudur agar tidak sampai merusak candi yang merupakan warisan peradaban Nusantara itu.
Baca Juga: 'Goreng-Goreng' Isu Rohingya untuk Diskreditkan Presiden Jokowi
"Dan yang lebih penting, agar tidak menjadi konflik antaragama di Indonesia," tukasnya.
Pagar Nusa juga menyiagakan barisan pendekarnya di berbagai daerah, berkoordinasi dengan Polri dan TNI, untuk meredam konflik serta menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya terkait dengan kasus Rohingya.
Siaga I
Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono menetapkan siaga I berkaitan dengan rencana pengerahan massa dalam aksi solidaritas Rohingya di Candi Borobudur, Magelang, pada 8 September 2017.
"Siaga I mulai Kamis (7/9), Jumat (8/9) sampai Sabtu (9/9)," kata Condro di Semarang.
Baca Juga: Trio Bos First Travel Minta Maaf dari Balik Bilik Penjara
Menurut dia, kepolisian menyiapkan pengamanan di kawasan Borobudur untuk mengantisipasi pelaksanaan aksi bela Rohingnya itu.
Ia menjelaskan, kawasan ring satu hingga tiga di Borobudur dipastikan steril dari aksi jika benar digelar.
Kepolisian, lanjut dia, juga akan mengupayakan agar Borobudur tetap dibuka untuk wisatawan.
"Kami akan koordinasikan dengan pengelola dulu," katanya.
Ia menegaskan, belum ada pengajuan izin berkaitan dengan aksi pengerahan masa ke Borobudur.
"Belum ada pengajuan izin dan tidak akan kami izinkan," tegasnya.
Sikap tegas Condro tersebut ternyata merupakan perintah dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sang jenderal memerintahkan kepala Polda Jateng untuk melarang aksi massa di Candi Borobudur.
"Aksi di Candi Borobudur dilarang, saya sudah perintahkan kapolda Jateng jangan diizinkan, jangan menerima surat pemberitahuan," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa.
Tito mengingatkan Candi Borobudur merupakan obyek vital dan kawasan yang dilindungi.
"Karena ini obyek vital, tempat turis internasional, warisan dunia. Ini tidak lagi milik Indonesia, tapi warisan dunia, jadi harus dijaga kelestarian budayanya," terangnya.
Kapolri juga mengimbau masyarakat jernih memandang kasus kekerasan yang menimpa warga Rohingya. Kapolri mengatakan permasalahan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan, bukan konflik antar agama.
Itu sebabnya, dia meminta warga janganlah demonstrasi di candi yang merupakan simbol agama Buddha itu.
"Sekarang yang harus dikerjakan bukannya dalam menguasai Borobudur, ini warisan dunia, kebanggaan kita, simbol budaya kita. Abad VIII orang Jawa mampu buat bangunan seperti itu, ini bukti peradaban tinggi bangsa Indonesia," tutur dia.
Tito mengungkapkan, perwakilan umat Buddha Indonesia juga tidak setuju atas kekerasan terhadap etnis Rohingya. Walubi juga turut menggalang bantuan untuk para pengungsi.
"Ini bukan masalah masyarakat Buddha Indonesia, apalagi dengan masyarakat Islam, tidak. Ini permasalahan antara pemerintah yang berkuasa (Myanmar) dengan sekelompok etnis yang dianggap melakukan penyerangan pada pemerintah," tandasnya.
