Infografis
Suara.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menduga, ada kelompok-kelompok di Indonesia yang secara sengaja menggunakan isu konflik pemerintah Myanmar-Rohingya untuk mendiskreditkan Presiden Joko Widodo.
Melalui isu Rohingya, kata dia, kelompok-kelompok tersebut ingin menstigma Jokowi tidak peduli terhadap nasib umat Islam.
"Misalnya di media-media sosial, sebagian besar banyak mengaitkan masalah Rohingya dengan presiden. Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, untuk membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia agar antipati kepada pemerintah," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).
Baca Juga: Trio Bos First Travel Minta Maaf dari Balik Bilik Penjara
Menurut Tito, “penggorengan isu” seperti ini merupakan pola lama untuk menyerang pemerintah, seperti juga halnya terjadi jelang pilkada Jakarta beberapa waktu lalu.
"Gaya lama, karena dulu ada isu pilgub menyerang pemerintah. Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk ‘goreng-goreng.’ Ini penelitian berdasarkan software opinion analysist," terangnya.
Dia menambahkan, isu Rohingya ‘digoreng’ di media sosial untuk membuat antipati terhadap Presiden Jokowi.
"Masyarakat saya minta lebih waspada. Dari hasil penelitian itu, bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng guna menyerang pemerintah. Pemerintah dianggap lemah, padahal pemerintah sudah melakukan langkah yang pas. Bukan hanya pernyataan Presiden, bahkan mengirim menlu untuk bertemu pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi, Jenderal (angkatan bersenjata)," terangnya.
Tito mengatakan, pemerintah dan 11 ormas Islam, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sudah bergerak membantu menangani krisis kemanusiaan yang menimpa Rohingya.
Baca Juga: Alasan Jalan-jalan Sore Bersama Anjing Mengasyikkan
"Semua sudah bergerak, jadi tak dalam aksi kekerasan. Kalau ada yang mau demo, kekerasan, mending tak usahlah," tukasnya.
Bukan Konflik Islam-Buddha
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa kasus Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, bukanlah konflik agama.
"Kita harus menyikapi secara jernih apa yang terjadi di Rohingnya, Myanmar," kata Said Aqil, seusai bersama Ketua Umum Pagar Nusa M Nabil Haroen berdiskusi intensif dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa.
Ia mengatakan, umat Islam Rohingya memang banyak yang menjadi korban dalam kekerasan di Rakhine, Myanmar, itu.
"Kita turut bersedih. Namun, jangan sampai hal itu ditarik menjadi konflik antaragama, tidak betul itu. Umat Muslim di Indonesia jangan terprovokasi," kata Said Aqil.
Dalam pertemuan itu, Said Aqil menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang pentingnya membantu perdamaian di Rohingya.
NU sendiri ikut andil dalam inisiasi perdamaian dengan peran serta lembaga-lembaga di bawah naungan NU.
