Infografis
Suara.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, polisi masih mencari pelaku penyiraman ari keras terhadap Novel Baswedan.
Polri, kata Rikwanto, juga membuka pintu seluas-luasnya kepada siapapun yang memiliki informasi pelaku penyerangan pada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
"Pelakunya sedang dicari oleh penyidik, kita tunggu saja mudah-mudahan dapat berita bagus, nanti kami sampaikan ke media. Hanya kalau memang siapapun, termasuk saudara Novel punya informasi tentang dugaan siapa pelakunya lebih baik lagi disampaikan (kepada penyidik)," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta Selata, Selasa (5/9/017).
Sebelumnya, Novel enggan menyampaikan informasi kepada penyidik Polri mengenai pelaku dan pihak yang terlibat dalam penyerangan air keras terhadapnya.
Baca Juga: Nilai Lamban Respon Krisis Rohingya, FPI: Pemerintah Belaga Budek
Dia meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim independen, dan siap memberikan informasi terkait diduga pelaku penyerangan terhadapnya kepada tim tersebut.
Atas hal ini, Rikwanto menyayangkan sikap Novel tersebut yang dinilai justru menghambat pengungkapkan kasusnya.
"Berarti kan dia sendiri yang menyulitkan, kalau memang dia punya fakta soal itu. Kalau ada keyakinan pelakunya siapa dan dia tahu ya lebih cepat lebih baik kan (diinformasikan ke penyidik Polri)," ujar Rikwanto.
Beberapa waktu lalu dalam wawancara dengan media massa, Novel menyebut adanya keterlibatan seorang Jenderal dan beberapa anggota dari Mabes Polri dalam kasus penyerangannya.
Namun saat diperiksa oleh penyidik dari Polri didampingi pimpinan KPK belum lama ini, Novel enggan menyebutkan nama Jenderal tersebut.
Baca Juga: Aksi Koboi Jalanan di Senayan Sudah Dua Kali
"Kemarin sudah diperiksa di sana (Singapura), dia juga nggak mengungkapkan. Jadi bagaimana membantunya? Tim kemarin datang dengan pihak KPK, ditanya masalah itu dia juga nggak mau menyampaikan. Jadi jangan dugaan-dugaan saja, jangan merusak nama pihak lain yang tidak ada faktanya, tidak ada dasarnya diaju-ajukan, kasihan masyarakat juga jadi bingung," ucap Rikwanto.
