Pemerintahan Myanmar, negara-negara Asean, dan PBB didesak untuk turun tangan menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar, termasuk memulihkan hak dan psikologis korban.
"Kejahatan kemanusiaan di Rohingnya yang sangat kejam dan biadab ini menjadi persoalan serius dan tanggung jawab bukan hanya oleh pemerintah Myanmar, tapi juga menjadi kewajiban Asean dan PBB. Karena Genosida atau etnis cleansing menjadi kejahatan berat dan pelanggaran HAM yang sangat berat dan tidak bisa ditoleransi," kata Sekjen Ikatan Alumni Universitas Trisakti ini.
Didik mendesak Aung Sa Suu Kyi segera mengambil sikap.
"Sebagai pertanggungjawaban atas dinobatkannya Aung San Suu Kyi sebagai tokoh perdamaian oleh dunia, Saya berharap saatnya beliau menunjukkan wisdom dan keberpihakan nyata terhadap kemanusiaan," kata Sekretaris Fraksi Demokrat.