Infografis
Suara.com - Wacana pemerintah Jakarta melakukan perluasan pelarangan sepeda motor dari Bundaran Hotel Indonesia hingga ke Bundaran Senayan membuat sebagian kelompok resah. Ada Gerakan Aliansi Menolak Pembatasan Motor yang akan berdemo, Sabtu (9/9/2017) besok.
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak masalah wacana peluasan pelarangan kendaraan roda dua diprotes banyak orang. Termasuk soal aksi turun ke jalan yang akan dilakukan oleh bikers.
"Ya nggak apa-apa. Aksi kan boleh saja," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/9/2017).
Tidak hanya Djarot, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah juga tidak mempermasalahkan aksi yang akan dilakukan oleh pengendara motor.
Baca Juga: Djarot Usul Pelarangan Motor Tak Sepanjang Hari
"Itu kan memang hak mereka kan. Nggak apa-apa, masak kita larang bilang nggak boleh. Itu kan hak mereka (aksi). Yang penting kita sudah memjelaskan semua, ini untuk mengurangi kemacetan," kata Andri.
Aksi tersebut nantinya tetap akan menjadi pertimbangan Dinas Perhubungan dalam mengambil keputusan. Tapi, masukan itu tidak hanya dari pengendara motor, melainkan koalisi pejalan kaki dan komunitas yang lain.
"Dishub memberikan masukan dan kasih masukan. Kan nanti Dishub nggak hanya minta masukan ke pengendara motor doang. Kita juga akan minta masukan dari yang lain," katanya.
Sebelumnya Ketua Road Safety Association Ivan Virnanda menilai kebijakan pelarangan sepeda motor memasuki sejumlah jalan protokol di Jakarta diskriminatif.
"Kebijakan itu diskriminatif karena hanya melarang sepeda motor saja. Larangan ini adalah kebijakan panik pemerintah karena tak sanggup menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, dan terkangkau," kata Ivan dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Minggu (3/9/2017).
Baca Juga: Djarot Minta Qlue Verifikasi Ulang Laporan Warga
RSA bersama komunitas lain berencana menyelenggarakan aksi damai untuk menentang kebijakan tersebut. 5.000 pengendara motor ditargetkan ikut aksi tersebut.
