Infografis
Suara.com - Direktur Center of Strategic and International Studies Philips Jusario Vermonte mendorong pemerintah Indonesia mendekati militer Myanmar agar menghormati hak asasi manusia. Hal ini menyusul pembunuhan melampaui batas hukum yang dituduhkan kepada militer Myanmar terhadap warga Rohingya di kawasan Rakhine.
"Pemerintah harus melakukan pendekatan dengan militer Myanmar untuk memasukkan pemahaman untuk menghormati HAM agar mereka tidak lagi menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik," kata Philips di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Menurut Philips Indonesia memiliki peluang yang besar untuk ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Indonesia, katanya, memiliki kedekatan dengan Myanmar.
"Ini kan masalah transisi politik, Indonesia juga pernah mengalaminya saat tahun 98. Jadi Indonesia sangat tepat untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya dengan memasukkan paham penghormatan kepada HAM seperti yang pernah dilakukan ke tentara Indonesia," katanya.
Philips juga mendorong negara-negara di ASEAN ikut membantu menangani krisis kemanusiaan di Myanmar.
Menurut Philips harus segera dilakukan pertemuan darurat ASEAN, mengingat korban sipil di Myanmar terus berjatuhan.
"Semua pihak saat ini harus fokus untuk hentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Tekanan yang kuat harus diberikan kepada pihak militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar. Agar kejadian ini tidak dialami oleh negara lain," katanya.
Amnesty International Indonesia
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia aktif ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar.
Amnesty International melaporkan di tahun 2016, militer Myanmar melakukan banyak sekali pelanggaran HAM terhadap muslim Rohingya.
