Infografis
Suara.com - Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Penasehat Pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi bertindak mengatasi krisis Rohingnya. Terlebih, SBY menyebut, Suu Kyi adalah tokoh perdamaian dunia.
Hal itu disampaikan SBY usai menjadi pembicara kunci Seminar Demokrasi di Asia Tenggara: Capaian, Tantangan dan Prospek di Kuala Lumpur, Sabtu (2/9/2017). Seminar ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional HAM Malaysia (SUHAKAM) Kalau salah pengelolaan, ujar dia, katakanlah dibiarkan pembunuhan yang secara sistematis sedang terjadi seperti sekarang ini dengan apapun alasanya bisa menjurus ke pelanggaran HAM berat, "etnis cleansing" atau "genoside".
"Rohingnya ini masalah yang sangat serius, kita berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini," ujar SBY.
"Dan itu berat sekali karena kita tunduk pada HAM, tidak tunduk pada piagam ASEAN, padahal semua anggota harus menghormati demokrasi, HAM dan 'rule of law' sehingga tidak bisa lepas dari itu semua," katanya.
Baca Juga: Menag: Muslim Rohingya Harus Diberikan Perlindungan
SBY menegaskan dirinya mengikuti perkembangan di Myanmar dan masalah etnis Rohingya memang sudah melebihi kepatutannya.
"Saya mengerti masalah Rohingya adalah masalah komplek bagi Myanmar, isu ini sangat sensitif bagi Myanmar tetapi meskipun komplek dan sensitif tidak boleh tidak ada solusi, bagaimanapun harus soluasi. Solusinya harus adil, bijak, permanen sambil merujuk kepada HAM, nilai demokrasi dan hukum internasional," katanya.
Dia mengharapkan konflik Rohingnya jangan sampai menimbulkan gelombang radikalisme dan terorisme serta jangan sampai menjadi konflik antar agama yang dampaknya makin serius lagi.
"Kita masih berharap Myanmar dengan Aun San Suu Kyi bisa melakukan sesuatu. Ini sudah menjadi perhatian dunia. Bukan hanya negara Islam, bukan hanya Indonesia dan Malaysia tetapi ASEAN dan dunia," katanya.
Dia berfikir ASEAN juga harus melakukan sesuatu dan tidak boleh mengatakan ini hanya urusan dalam negeri Nyanmar.
Baca Juga: YLBHI: Persekusi terhadap Rohingya Harus Dihentikan
"Kita mempunyai tradisi tidak mencampuri negara-negara anggota namun dalam hal ini tidak kena. Ingat kita punya 'new ASEAN charter'. Jadi 'community' dan dalam piagam itu jelas sekali, semua negara harus hormati demokrasi, HAM dan 'rule of law'. Jadi wajib bagi Myanmar dan semuanya untuk menyelesaikan masalah ini karena sudah menyentuh urusan HAM, 'rule of law' dan demokrasi," katanya.
