Infografis
Suara.com - Mata jutaan warga dan tokoh-tokoh dunia, kini mendelik tajam ke arah Myanmar. Konflik berdarah militer negeri itu dengan etnis minoritas Rohingya kembali pecah.
Konflik militer-Rohingya kembali menyeruak tatkala gerilyawan The Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerbu pos kepolisian dan membunuh 30 orang aparat di daerah Rakhine, Jumat (25/8) pekan lalu.
Pascainsurgensi ARSA, militer Myanmar menerapkan operasi militer di wilayah Rakhine, kawasan yang didiami etnis Rohingya. Dalam operasi militer sepekan terakhir, sedikitnya 400 warga Rohingya tewas. Rumah-rumah dibakar. Sementara 38 ribu lainnya melarikan diri ke daerah perbatasan Bangladesh.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres menyebut konflik berdarah di Myanmar tersebut sebagai "malapetaka kemanusiaan". Sedangkan Human Rights Watch (HRW)—lembaga pemantau HAM berbasis di New York—menyebut aksi militer itu sebagai "kejahatan melawan kemanusiaan."
Baca Juga: Setara: Indonesia Harus Pelopori Invervensi Kemanusiaan Rohingya
Kantor sekretariat pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi maupun militer menyebut operasi tersebut dilakukan untuk memberantas "teroris Islam" yang bersembunyi di Rakhine.
Klaim resmi Myanmar tersebut disambut oleh banyak pemimpin maupun warga dunia, dengan argumentasi bersifat keagamaan.
“Telah terjadi genosida Muslim Rohingya di sana. Mereka tetap diam terhadap ini... Semua yang melihat dari jauh genosida ini dilakukan di bawah kerudung demokrasi juga bagian dari pembunuhan massal ini," kata Erdogan pada perayaan Idul Adha yang diadakan Partai AK di Istanbul, Jumat (1/9/2017), waktu setempat.
Sementara di Indonesia, terjadi gelombang protes dari politikus, organisasi massa, maupun individu yang juga menilai konflik itu dipicu kebencian etnis maupun berlatar agama.
Namun klaim konflik Rohingya itu dilatari prasangka agama maupun kebencian etnis, tak sepenuhnya terafirmasi.
Baca Juga: Moratorium TKI Sebabkan Perdagangan Manusia Naik
Profesor Sosiologi Columbia University, Saskia Sassen, misalnya,dalam artikelnya yang diterbitkan The Guardian, 9 Januari 2017, memberikan perspektif lain atas konflik berdarah tersebut.
