Infografis
Suara.com - Perempuan-perempuan itu erat memeluk bocah-bocah kuyu, sembari berupaya mengarungi sungai itu dengan satu tujuan: selamat dari buruan militer. Tapi, takdir berkata lain, 9 perempuan dan 11 bocah ditemukan terkapar tewas di tepi sungai perbatasan Myanmar-Bangladesh.
Puluhan mayat yang diyakini perempuan dan anak-anak etnis Rohingya itu ditemukan penjaga perbatasan Bangladesh, Kamis (31/8).
Mereka, seperti diberitakan The Guardian, diyakini berupaya melarikan diri karena ketakutan setelah militer Myanmar menerapkan status daerah operasi militer di wilayah komunitas Rohingya, Rakhine.
Baca Juga: LSM Buruh Migran Indonesia Akan Hadiri Sidang PBB di Genewa
Operasi militer itu dilancarkan Myanmar setelah gerilyawan Rohingya (Arakan Rohingya Salvation Army; ARSA) menggempur sebuah pos polisi, Jumat (25/8) pekan lalu.
Sepekan terakhir, sedikitnya 400 warga sipil dari etnis Rohingya dinyatakan tewas. Sementara 38 ribu lainnya nekat berupaya menerobos perbatasan ke Bangladesh.
"Kami mendapat laporan warga, militer mengepung seluruh desa Rohingya di Rakhine. Militer dibantu oleh paramiliter, menyerang etnis Rohingya secara membabibuta," tutur Chris Lewa, Direktur Arakan Project—kelompok advokasi etnis Rohingya.
Ia mengatakan, laporan dari lapangan menunjukkan pembunuhan etnis Rohingya dan pembakaran kampung-kampung mereka tampak sudah direncanakan secara tersistematis.
"Ketika militer dan paramiliter datang, mereka langsung memerintahkan 'bakar-bakar-bakar semua'. Setelah satu desa diserbu dan dibakar, mereka lantas bergegas ke desa lain, sehingga tampak tersistematis," terang Lewa.
Baca Juga: Turki: Mohon Bangladesh Terima Rohingya, Kami Bayar Biayanya
Klaim Lewa tersebut, diperkuat oleh Human Rights Watch (HRW)—lembaga nirlaba pemantau penegakan HAM yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
Melalui pantauan satelit, HRW memastikan melihat banyak titik api di daerah-daerah komunitas Rohingya Myanmar.
"Sedikitnya ada 10 titik api yang terpantau, dan semuanya berada di wilayah Rakhine, hingga ke perbatasan Bangladesh," demikian pernyataan resmi HRW.
Sedangkan PBB yang memantau dari Bangladesh mengungkapkan, terdapat banyak kepulan asap tebal yang berasal dari daerah hutan Myanmar.
"Asap itu menunjukkan sedikitnya 20 ribu etnis Rohingya terpaksa bertahan hidup di hutan belantara yang berada di daerah perbatasan Myanmar-Bangladesh. Mereka semua ketakutan," demikian pernyataan PBB.
Masih seperti diberitakan The Guardian, kantor kesekretariatan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi membantah melakukan genosida terhadap Rohingya.
Pernyataan resmi yang dikeluarkan kantor Suu Kyi justru menyebutkan, gerilyawan ARSA lebih dulu membakar desa. Pemerintah lantas merespons hal tersebut dengan mengevakuasi seluruh warga beragama Buddha dari Rakhine, untuk mengantisipasi bentrokan sektarian.
Klaim pemerintah Myanmar itu diperkuat oleh pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley. Ia mengutuk aksi insureksi ARSA terhadap polisi Myanmar.
"Tapi, aparat keamanan Myanmar seharusnya bisa mengantisipasi adanya aksi kekerasan lanjutan. Mereka harus bertanggungjawab menegakkan hukum humanitarian internasional, termasuk tidak menyerang warga sipil dan pekerja kemanusiaan di Rakhine," tambah Haley.
Komisioner tinggi PBB untuk HAM, Zeid Ra'ad Al Hussein, juga mengakui dan mengutuk ARSA karena menyerang aparat keamanan Myanmar.
Namun, Zeid menilai aksi insurgensi ARSA tersebut tidak lantas bisa diartikan bahwa seluruh etnis Rohingya harus dibunuh atau diusir dari Myanmar.
"ARSA adalah respons sebagian etnis Rohingya setelah berdekade diperlakukan tidak manusiawi oleh rezim militer Myanmar. Perlakuan seperti itu memupuk sengamat ekstremisme," tegasnya.
"Perempuan, anak-anak, dan semua warga Rohingya sudah lelah berlari. Sebagian dari mereka akhirnya melawan diskriminasi pemerintah Myanmar. Karenanya, apa pun klaim pemerintah, seharusnya pembantaian ini tak terjadi," tandasnya.
