Infografis
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah heran kenapa anggaran kunjungan kerja pemerintah yang nilainya sampai Rp100 triliun untuk tahun 2018 tidak ada yang mempersoalkan. Tetapi, begitu Badan Urusan Rumah Tangga DPR melakukan kunjungan kerja ke Jerman pada September 2017 dipertanyakan.
"Anggaran kunker di pemerintah itu kalau tidak salah di atas 100 triliun. Biasa itu, orang kerja kok dipersoalkan. Tidak perlu dipersoalkan," kata Fahri di DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Menurut Fahri kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan BURT bukan untuk piknik, melainkan kerja sehingga janganlah dipersoalkan. Apalagi, kegiatan BURT termasuk bagian dari perencanaan kerja sekaligus program studi pengembangan konsep penataan kompleks Parlemen.
"Memang itu (kunker BURT ke Jerman) bagian dari perencanaan kerja dan dia pergi kerja. Mereka perlu mengembangkan konsep-konsep membangun DPR," kata dia.
DPR mengajukan anggaran untuk kunjungan luar negeri sebesar Rp343,67 miliar untuk tahun 2018. Jumlah ini naik dari pengajuan tahun lalu yang mencapai Rp201,7 miliar.
Rinciannya, mata anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp246,68 miliar dan mata anggaran Pelaksanaan Tugas DPR dalam Kerjasama Internasional sebesar Rp96.99 miliar. Angka ini merupakan data yang beredar di kalangan wartawan.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kenaikan anggaran kunjungan kerja didasari beberapa alasan, di antaranya perubahan kurs dollar dari yang awalnya diasumsikan Rp13 ribu menjadi Rp13.500, dan untuk penguatan fungsi legislasi di DPR.
"Ada beberapa asumsi yang membuat itu meningkat. Karena, menyesuaikan dengan kurs daripada dollar. Ini perlu disesuaikan. Dan kedua, terkait masalah kegiatan yang lebih diarahkan kepada peningkatan kinerja dan diplomasi parlemen," kata Taufik di DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Taufik menekankan nilai tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat pleno yang dilakukan BURT.
"Jadi jangan men-dispute ke mana-mana, ini bentuknya masih draf. Dan dinamisasinya di dalam BURT," kata politikus PAN.
Dia berharap peningkatan anggaran kunjungan kerja dapat meningkatkan kualitas legislasi.
"Jadi (kunker) tergantung jumlah prolegnasnya, terkait dengan substansi undang-undang yang dibahas, dan disesuaikan dengan mitra kerjanya," kata dia.
Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan anggaran akan dibahas mulai hari Senin (4/9/2017).
"Anggaran kunker di pemerintah itu kalau tidak salah di atas 100 triliun. Biasa itu, orang kerja kok dipersoalkan. Tidak perlu dipersoalkan," kata Fahri di DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Menurut Fahri kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan BURT bukan untuk piknik, melainkan kerja sehingga janganlah dipersoalkan. Apalagi, kegiatan BURT termasuk bagian dari perencanaan kerja sekaligus program studi pengembangan konsep penataan kompleks Parlemen.
"Memang itu (kunker BURT ke Jerman) bagian dari perencanaan kerja dan dia pergi kerja. Mereka perlu mengembangkan konsep-konsep membangun DPR," kata dia.
DPR mengajukan anggaran untuk kunjungan luar negeri sebesar Rp343,67 miliar untuk tahun 2018. Jumlah ini naik dari pengajuan tahun lalu yang mencapai Rp201,7 miliar.
Rinciannya, mata anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp246,68 miliar dan mata anggaran Pelaksanaan Tugas DPR dalam Kerjasama Internasional sebesar Rp96.99 miliar. Angka ini merupakan data yang beredar di kalangan wartawan.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kenaikan anggaran kunjungan kerja didasari beberapa alasan, di antaranya perubahan kurs dollar dari yang awalnya diasumsikan Rp13 ribu menjadi Rp13.500, dan untuk penguatan fungsi legislasi di DPR.
"Ada beberapa asumsi yang membuat itu meningkat. Karena, menyesuaikan dengan kurs daripada dollar. Ini perlu disesuaikan. Dan kedua, terkait masalah kegiatan yang lebih diarahkan kepada peningkatan kinerja dan diplomasi parlemen," kata Taufik di DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Taufik menekankan nilai tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat pleno yang dilakukan BURT.
"Jadi jangan men-dispute ke mana-mana, ini bentuknya masih draf. Dan dinamisasinya di dalam BURT," kata politikus PAN.
Dia berharap peningkatan anggaran kunjungan kerja dapat meningkatkan kualitas legislasi.
"Jadi (kunker) tergantung jumlah prolegnasnya, terkait dengan substansi undang-undang yang dibahas, dan disesuaikan dengan mitra kerjanya," kata dia.
Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan anggaran akan dibahas mulai hari Senin (4/9/2017).
