Infografis
"Yang benar Perppu ini melindungi NKRI. Kalau tidak ada Perppu ini, siapa jamin NKRI ini utuh, justru karena Perppu ini kita menjadi tentram dan nyaman. Advokat juga merasa profesinya terancam kalau dasar negara diganti," tutur I Wayan
"Misalnya diganti dengan kekuasaan tertentu berada di satu tangan, penegakkan hukum satu tangan. Berarti tidak diperlukan advokat untuk menegakkan hukum. Karrna itu advokat bergerak. Berdasarkan hal-hal itu saya yakin sekali lagi permohonan para pemohon ditolak," tandasnya.
Dalam sidang dihadiri pihak pemerintah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kemudian dari pihak pemohon hadir pula Yusril Ihza Mahendra, Kapitra Ampera, Habiburokhman dan I Wayan Sudirta.
Berikut 7 gugatan ke MK terkait Perppu Ormas, yaitu:
Baca Juga: MK Gelar Sidang 7 Gugatan Uji Materi Perppu Ormas
1. Pertama dengan nomor perkara 38/PUU-XV/2017 oleh Afriady Putra dengan kuasa pemohon Virza Roy Hizzal.
2. Kedua nomor perkara 39/PUU-XV/2017 oleh mantan jubir HTI Ismail Yusanto dengan kuasa pemohon Yusril Ihza Mahendra.
3. Ketiga dengan nomor perkara 41/PUU-XV/2017 oleh Aliansi Nusantata dengan kuasa pemohon Yuherman.
4. Keempat nomor perkara 48/PUU-XV/2017 oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni dengan kuasa pemohon Ahmad Khozinudin.
5. Kelima nomor perkara 49/PUU-XV/2017 oleh Pusat Persatuan Islam (Persis) dengan kuasa pemohon M Mahendradatta.
6. Keenam nomor perkara 50/PUU-XV/2017 oleh jubir FPI Munarman dan 4 ormas lain dengan kuasa pemohon Kapitra Ampera.
7. Terakhir nomor perkara 52/PUU-XV/2017 oleh anggota ACTA Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis dengan kuasa pemohon Hisar Tambunan.
