Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil AntiKorupsi mendesak KPK memecat Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman dari jabatannya. Aris dinilai telah melangkahi aturan yang ada dalam lembaga antirasuah dan juga tidak tunduk pada atasan yakni pimpinan KPK.
"Meminta kepada KPK memecat Aris Budiman dan mengembalikannya ke institusi kepolisian," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil AntiKorupsi Donal Fariz, Rabu (30/8/2017).
Tidak hanya itu, mereka juga mendesak lembaga Kepolisian untuk memberikan sanksi kepada Aris. Akibat perbuatan Aris itu juga, mereka meminta agar dilakukan evaluasi kembali penyidik Polri di KPK.
"KPK segera lakukan perekrutan penyidik sendiri," kata Donal.
Baca Juga: Gelar OTT di Tiga Kota, KPK Amankan Lima Orang
Menurut Koalisi ini, Aris adalah salah satu kuda troya yang kembali bekerja di KPK. Hal tersebut terlihat jelas dengan hadirnya Aris pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Hak angket terhadap KPK.
Padahal diketahui, Pansus tersebut dinilai KPK selama ini dibentuk secara tidak wajar oleh DPR.
"Aris Budiman melakukan pembangkangan terhadap perintah pimpinan yang tidak mengizinkannya untuk hadir dalam pansus karena sikap pimpinan KPK jelas tidak mengakui pansus yang dibentuk oleh DPR," kata Donal.
Menurut perwakilan Koalisi yang lainnya Algiffari Aqsa, Peraturan KPK RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, maka jabatan Direktur Penyidikan berada di bawah Deputi Penindakan. Artinya ada dua level pimpinan yang dilampaui oleh Aris Budiman untuk berbicara membawa nama KPK di depan DPR.
"Dalam Pasal 14 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Direktur Penyidikan tidak terdapat tugas atau fungsi Direktur Penyidikan untuk melakukan koordinasi atau menghadiri forum politik seperti pansus di DPR," katanya.
Baca Juga: Dirdik KPK Sebut Video Miryam di Sidang Sudah Dipotong-potong
Menurut dia, setidaknya terdapat 3 pelanggaran yang dilakukan oleh Aris Budiman berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.
