Cek Fakta
Padahal, kata dia, dengan tingkat transparansi yang rendah, dan sulitnya mengakses dana masuk-keluar partai politik, serta belum ada pembedaan yang ketat antara dana partai dengan dana perseorangan, maka penambahan dana tersebut diragukan tidak akan mengubah kultur pengelolaan keuangan partai politik, apalagi mencegah anggotanya untuk tidak terlibat korupsi.
"Jika dana negara ditambah, semestinya sanksi bagi partai politik juga harus diperberat. Misalnya, mendiskualifikasi partai politik dalam pemilu jika terbukti tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan partai politik;" kata Ray.
Kata Ray, pemberian sanksi jelas tidak terjadi. Sebab, sebagaimana mestinya, sanksi bagi parpol diatur oleh UU. Sementara aturan penambahan dana partai hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah.
"Di sinilah ketidaksinkronan penambahan dana ini. Pemerintah begitu saja menambah dana parpol tanpa skenario memberi efek jera bagi parpol yang tidak transparan, menyelewengkan dana negara atau yang anggotanya terlibat korupsi secara bersama. Sangat disayangkan memang," kata Ray.
Baca Juga: KPK Serahkan Aset Nazaruddin Senilai Rp24,5 M ke Lembaga ANRI
