Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay mengatakan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) mestinya menjadi prioritas dalam pembangunan sosial. KIS sangat bermanfaat dan membantu masyarakat yang kurang mampu.
Sebab itu, ia sangat menyayangkan jika pada tahun 2018 pemerintah tidak menganggarkan untuk penambahan kepesertaan baru.
"Pesiden Jokowi dalam pidato tentang nota keuangan dan RAPBN 2018 jelas menyebut bahwa target sasaran program itu masih 92,4 juta orang. Itu artinya, di tahun 2018, tidak ada penambahan kepesertaan baru," kata Saleh, Minggu (27/8/2017).
Padahal, kata dia, pemerintah sudah menetapkan target bahwa pada tahun 2019 nanti, kepesertaan program KIS akan mencapai 107 juta orang. Itu artinya, masih ada 14,6 juta orang lagi masyarakat yang berhak tetapi belum menerima kartu tersebut.
Baca Juga: Ratusan Kartu Indonesia Sehat Dibuang Sembarangan di Blitar
Bagi dia, jika pada tahun 2018 pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk penambahan kepesertaan KIS dari data penerima bantuan iuran, dikhawatirkan target tersebut tidak akan tercapai.
"Betul bahwa masih terdapat carut-marut pendataan kepesertaan PBI. Tetapi itu bukan alasan yang bijak untuk meniadakan penambahan kepesertaan pada tahun 2018. Semestinya, pendataan tersebut yang diperbaiki sehingga bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran," ujar Idrus.
Diketahui, sebelumnya, pemerintah sudah menganggendakan akan ada penambahan sebesar 4 juta orang penerima KIS pada tahun 2018. Sedangkan dalam nota keuangan yang disampaikan presiden agenda penambahan itu menjadi tidak ada.
Padahal, lanjut Saleh, jika ada penambahan sebesar 4 juta orang masyarakat tidak mampu, anggaran yang diperlukan hanya Rp1,1 triliun. Anggaran ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan RAPBN yang diajukan pemerintah yang mencapai Rp2.204,3 triliun.
"Saya berharap pemerintah bisa mempertimbangkan ulang agar penambahan kepesertaan KIS dari data PBI bisa tetap diadakan. Masyarakat yang kurang mampu tentu sangat senang jika hak kepesertaan mereka segera dipenuhi oleh pemerintah," kata Saleh.
Baca Juga: Ancaman Jokowi Agar Kartu Indonesia Pintar Tak Dipakai Beli Pulsa
