Infografis
Suara.com - Kementerian Luar Negeri Kamboja memerintahkan pekerja LSM dan media yang mendapatkan dukungan dana dari Amerika Serikat keluar dari negeranya. Kamboja memberika waktu sepekan terhitung sejak, Rabu (23/8/2017).
Media New York Times menyebut pengusiran itu dilakukan untuk membungkam kelompok oposisi sebelum pemilu Juni tahun depan di Kamboja. Pihak Amerika Serikat selama ini dinilai merongrong kekuasaan pemerintah saat ini.
Kamboja memiliki salah satu pemimpin terpanjang di dunia, Perdana Menteri Hun Sen dari Partai Rakyat Kamboja. Pemilu tahun depan, Hun Sen mendapat tantangan kuat dari Partai Cambodia National.
Salah satu lembaga nirlaba, National Democratic Institute yang berafiliasi dengan Partai Demokrat di Amerika Serikat banyak memberikan pelatihan kepada berbagai partai politik Kamboja, termasuk partai oposisi. Organisasi media berita lokal yang memiliki hubungan dengan partai Hun Sen telah menuduh National Democratic Institute berkomplot melawannya.
Baca Juga: Jokowi: Tantangan Besar Kebebasan Pers Saat Ini adalah Hoax
National Democratic Institute beropini di situsnya tentang cengkeraman partai Hun Sen di negara tersebut.
"Partai Rakyat Kamboja yang memerintah terus mendominasi setelah 30 tahun berada di bawah pemimpin yang sama. Warga negara terbatas dalam keterlibatan pemilihan pejabat, dan ketidakpercayaan antara masyarakat sipil dan pemerintah menghambat demokrasi yang inklusif dan partisipatif," tulis National Democratic Institute dalam situsnya.
Sementara dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Kamboja menuduh National Democratic Institute melakukan penghinaan.
Aktivis HAM Kamboja, Naly Pilorge menjelaskan saat ini Pemerintah Kamboja membatasi masyarakat sipil dan media massa.
"Ada upaya lanjutan dari pemerintah dan institusi pemerintah untuk membatasi dan menekan partai oposisi, masyarakat sipil dan media," kata Naly Pilorge.
Baca Juga: AJI: Musuh Kebebasan Pers Tahun 2017 Adalah Polisi
Pemerintah Kamboja membuat peraturan baru sebagai alat menekan pihak-pihak yang mengkritiknya. Salah satu yang dipakai adalah Departemen Pajak. Tagihan pajak media dan LSM yang berdiri di Kamboja disinggung.
