Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan kompleksitas masalah laut yang muncul seiring perkembangan waktu, membuat Indonesia perlu memperkuat kerja sama di bidang keamanan maritim.
"Saat ini, dunia berada di tengah meningkatnya kompleksitas dalam bidang keamanan maritim," ujar Wiranto dalam Simposium Keamanan Maritim Internasional 2017 di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/8/2017).
Beberapa perkembangan kegiatan di laut yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya perdagangan yang telah meningkat secara drastis, penemuan ladang minyak dan gas baru, eskalasi sengketa teritorial, kejahatan transnasional maritim, kerusakan lingkungan maritim, terorisme maritim serta perompakan.
"Situasi ini menuntut kita untuk menjalin kerja sama yang lebih kuat antarnegara bagian dan angkatan laut, untuk menjaga ketertiban dan keamanan di laut," ungkapnya.
Baca Juga: Ini Perbedaan Pendekatan TNI dan Polri Terkait Terorisme
Mantan Panglima TNI ini menuturkan meskipun serangan perompakan di Somalia mulai mereda, masih ada ancaman nyata yang perlu diwaspadai dunia maupun Indonesia, yakni insiden di Laut Sulu yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Filipina.
"Perompakan hanya dapat ditangani dengan pendekatan berlapis yang komprehensif dengan menggunakan langkah-langkah politis, kemampuan teknologi dan kerja sama intelijen. Ini juga membutuhkan kerja sama multinasional," tambah Wiranto.
Sementara itu, terkait ancaman terorisme yang dapat menyebar melalui laut, menurut dia hal itu juga hanya bisa dicegah saat laut diawasi secara efektif.
"Untuk itu dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara, baik regional maupun internasional, sehingga konektivitas kelautan merupakan agenda penting untuk Indonesia," jelas Menko Polhukam.
Menurut dia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim. Terlebih lagi, Indonesia memiliki batas laut sejauh hampir tiga belas ribu kilometer di Samudera Hindia.
Baca Juga: Tiga Napi Terorisme Ini Ogah Ikut Upacara HUT RI
"Konfigurasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kerja sama regional dan internasional demi kesejahteraan rakyat dan keamanan maritim," kata Wiranto.
Menko Polhukam menambahkan dalam kebijakan administrasi saat ini, Indonesia akan memprioritaskan pembangunan konektivitas infrastruktur dan maritim dengan membangun pelabuhan laut sambil memperbaiki industri perkapalan, logistik dan pariwisata bahari. Selain itu, Indonesia juga berupaya untuk mengakhiri sumber konflik di laut, termasuk "Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing", pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, perompakan dan polusi melalui diplomasi maritim.
"Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kawasan kita tetap stabil dan damai. Kami ingin agar Samudera Hindia dan Pasifik tetap damai dan aman untuk perdagangan dunia, dari pada menjadi medan perang untuk sumber daya alam, konflik teritorial dan supremasi maritim," ungkap dia.
Kegiatan International Maritime Security Symposium (IMSS) ini merupakan simposium berskala internasional yang diprakarsai oleh TNI Angkatan Laut setiap dua tahun sekali sejak 2013. Kegiatan yang diselenggarakan ketiga kalinya ini, digelar dalam rangka membangun kerja sama di dalam penanggulangan keamanan maritim tingkat regional dan internasional.
Selain Menko Polhukam Wiranto, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Republik Islam Iran Laksamana Habibollah Sayyari, Kasal Bangladesh Laksamana Muda M. Hasan Ali Khan, 43 delegasi dari luar negeri, serta para pengusaha di bidang kemaritiman. (Antara)
