Infografis
Menko Polhukam menambahkan dalam kebijakan administrasi saat ini, Indonesia akan memprioritaskan pembangunan konektivitas infrastruktur dan maritim dengan membangun pelabuhan laut sambil memperbaiki industri perkapalan, logistik dan pariwisata bahari. Selain itu, Indonesia juga berupaya untuk mengakhiri sumber konflik di laut, termasuk "Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing", pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, perompakan dan polusi melalui diplomasi maritim.
"Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kawasan kita tetap stabil dan damai. Kami ingin agar Samudera Hindia dan Pasifik tetap damai dan aman untuk perdagangan dunia, dari pada menjadi medan perang untuk sumber daya alam, konflik teritorial dan supremasi maritim," ungkap dia.
Kegiatan International Maritime Security Symposium (IMSS) ini merupakan simposium berskala internasional yang diprakarsai oleh TNI Angkatan Laut setiap dua tahun sekali sejak 2013. Kegiatan yang diselenggarakan ketiga kalinya ini, digelar dalam rangka membangun kerja sama di dalam penanggulangan keamanan maritim tingkat regional dan internasional.
Selain Menko Polhukam Wiranto, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Republik Islam Iran Laksamana Habibollah Sayyari, Kasal Bangladesh Laksamana Muda M. Hasan Ali Khan, 43 delegasi dari luar negeri, serta para pengusaha di bidang kemaritiman. (Antara)
Baca Juga: Ini Perbedaan Pendekatan TNI dan Polri Terkait Terorisme
