Ancaman Terorisme, Indonesia Perkuat Kerjasama Keamanan Maritim

Jum'at, 25 Agustus 2017 | 02:06 WIB
Ancaman Terorisme, Indonesia Perkuat Kerjasama Keamanan Maritim
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan kompleksitas masalah laut yang muncul seiring perkembangan waktu, membuat Indonesia perlu memperkuat kerja sama di bidang keamanan maritim.

"Saat ini, dunia berada di tengah meningkatnya kompleksitas dalam bidang keamanan maritim," ujar Wiranto dalam Simposium Keamanan Maritim Internasional 2017 di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/8/2017).

Beberapa perkembangan kegiatan di laut yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya perdagangan yang telah meningkat secara drastis, penemuan ladang minyak dan gas baru, eskalasi sengketa teritorial, kejahatan transnasional maritim, kerusakan lingkungan maritim, terorisme maritim serta perompakan.

"Situasi ini menuntut kita untuk menjalin kerja sama yang lebih kuat antarnegara bagian dan angkatan laut, untuk menjaga ketertiban dan keamanan di laut," ungkapnya.

Baca Juga: Ini Perbedaan Pendekatan TNI dan Polri Terkait Terorisme

Mantan Panglima TNI ini menuturkan meskipun serangan perompakan di Somalia mulai mereda, masih ada ancaman nyata yang perlu diwaspadai dunia maupun Indonesia, yakni insiden di Laut Sulu yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Filipina.

"Perompakan hanya dapat ditangani dengan pendekatan berlapis yang komprehensif dengan menggunakan langkah-langkah politis, kemampuan teknologi dan kerja sama intelijen. Ini juga membutuhkan kerja sama multinasional," tambah Wiranto.

Sementara itu, terkait ancaman terorisme yang dapat menyebar melalui laut, menurut dia hal itu juga hanya bisa dicegah saat laut diawasi secara efektif.

"Untuk itu dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara, baik regional maupun internasional, sehingga konektivitas kelautan merupakan agenda penting untuk Indonesia," jelas Menko Polhukam.

Menurut dia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim. Terlebih lagi, Indonesia memiliki batas laut sejauh hampir tiga belas ribu kilometer di Samudera Hindia.

Baca Juga: Tiga Napi Terorisme Ini Ogah Ikut Upacara HUT RI

"Konfigurasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kerja sama regional dan internasional demi kesejahteraan rakyat dan keamanan maritim," kata Wiranto.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI