Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 di TPS 14 yang berlokasi di Lapangan Bola, Kel. Sindang Sono, Kecamatan, Sindang Jaya, Kabupaten, Tangerang, Banten, Sabtu (19/8/2017).
Pemungutan suara dilakukan sejak pukul 07.00 WIB.
"Hari ini kita gelar simulasi nasional pemungutan dan penghitungan suara dlm rangka menghadapi pemilu 2019 yaitu pilpres dan pileg," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra kepada media.
Sosialisasi pemungutan dilakukan untuk memantapkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang nanti akan dirapatkan bersama DPR RI.
Baca Juga: KPU Masukkan Aturan Baru untuk Jaring Pemilih Disabilitas
"Biar kita bisa atur dalam PKPU per TPS berapa orang sebetulnya yang tepat untuk pileg pilpres 2019 dan untuk menyesuaikan lagi di PKPU," kata dia.
Dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara tersebut, KPU dapat mengetahui kesiapan masyarakat dalam mengikuti Pileg dan Pilpres 2019 yang digelar secara bersamaan serta memperkirakan waktu penyelenggaraan Pemilu 2019.
Pasalnya dalam Pilpres dan Pileg 2019 menggunakan lima kertas suara.
"Justru kita ingin mencari persoalan yang nanti kita bisa antisipasi ke depan, misalnya saja masyarakat siap tidak sih dalam memilih? Sebelumnya kan empat (kertas suara) mereka pilih. Kita ingin tahu berapa lama mereka di TPS sehingga kita bisa mengantisipasi kira-kira dari jam 07.00 sampai jam 13.00, paling perkiraan berapa orang per TPS," ucap Ilham.
Ilham juga menuturkan, dalam simulasi juga menggunakan kotak suara transparan berdasarkan Undang-undang Pemilu yang sudah digunakan di beberapa negara.
Baca Juga: KPU Imbau Daerah Lain Contoh Mamberamo Tengah
"Kita juga mau kasih tahu itu ada kotak transparan. Begitu nggak sih kotak transparan yang diinginkan? Ada beberapa opsi kotak transparan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat, yang disebut transparan di beberapa negara. Ada model tupperware, ada yang model cuma kelihatan sedikit kaya kaleng krupuk gitu. Jadi orang tahu surat suara tidak diapa-apakan, tidak dicurangi. Setelah itu kita RDP dengan DPR Komisi 2," ucap Ilham.
