Infografis
Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan secara tidak sah (illegal fishing) sebagai upaya menjadikan bangsa dan negara Indonesia berdaulat di mata dunia.
"Kita harus jadi negara berdaulat. Kita memastikan laut masa depan bangsa, maka dipegang kemerdekaannya. Kekuasaannya di tangan kita," ujarnya saat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung di Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Jumat (18/8/2017).
Susi mengatakan tanpa ada kedaulatan semacam itu, maka dapat menjadi pintu masuk bagi para mafia untuk mengacaukan situasi kelautan di Indonesia.
"Tanpa kedaulatan, kita tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan kemauan. Nanti akan ditekan oleh seseorang," katanya.
Salah satu langkah agar Indonesia berdaulat, ia pernah mengundang duta besar dari negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Australia untuk mengadakan pertemuan pada 2014.
Ia pun memaparkan bahwa kegiatan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia yang dilakukan nelayan negara-negara tersebut akan ditenggelamkan tanpa ada kompromi apapun, termasuk modus komoditas pindah kapal di laut (transhipment).
"Kita akan mulai memoratorium dan melarang transhipment, dan kalau tertangkap kalau ilegal akan saya tenggelamkan," ujarnya.
Dengan kebijakannya, ia menegaskan berdampak positif bagi biota laut Indonesia.
Sebelum dia ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi menteri, Susi menilai, stok ikan di perairan Indonesia hanya berjumlah 6,5 juta ton, namun kini pada 2017 terjadi peningkatan hingga 12,5 juta ton.
Tak hanya menyasar ikan dari pencurian, ia juga menyatakan, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menyelamatkan kehidupan nelayan lokal, pengusaha, dan pihak-pihak terkait.
"Pertamakali dalam sejarah neraca perdagangan ikan, kita nomor satu di Asia Tenggara. Jadi, ketahuan Vietnam dan Thailand itu dari mana asal ikannya," demikian Susi Pudjiastuti.
