Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif memuji ratusan kepala desa dan lurah berprestasi yang menghadiri acara silaturahmi di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017). Laode menilai mereka lebih penting ketimbang Presiden, bahkan KPK.
"Saya kalau urus KTP pasti butuh kepala desa, saya kalau urus nikah adik saya pasti cari kepala desa. Jadi sekali lagi tidak penting Presiden itu, menteri, atau KPK itu nggak penting, tidak penting sama sekali," kata Syarif di depan ratusan kepala desa dan lurah.
Ratusan kepala desa dan lurah tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Syarif mengatakan mereka lebih penting ketimbang Kepala Negara karena setiap hari yang berhubungan langsung dengan rakyat.
"Karena yang berhubungan dengan masyarakat itu bukan Presiden. Presiden ke tempat bapak ibu berapa kali setahun? Saya dari Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara, sampai hari ini tidak ada presiden Republik Indonesia ke kabupaten itu," katanya.
Syarif kemudian mengingatkan agar pengelolaan dana desa yang totalnya mencapai sekitar Rp60 triliun untuk tahun ini.
"Tapi saya berharap karena bapak dan ibu yang ke sini adalah yang berprestasi. Dikasih uang seberapa pun bisa dimanfaatkan untuk kebajikan dan kemaslahatan warga desa," kata Syarif.
Syarif mengatakan kemungkinan nilai anggaran tersebut naik dua kali lipat pada tahun 2018. Dia mengingatkan dana tersebut harus dipakai sesuai dengan tujuannya.
Syarif kemudian menyebut enam kesalahan yang biasa terjadi dalam penggunaan dana desa oleh pejabat desa. Pertama, pengadaan barang atau jasa fiktif. Kedua mark up anggaran dalam pembelian barang. Ketiga, masyarakat tak dilibatkan dalam musyawarah desa.
Keempat, penyelewengan dana desa dipakai untuk kepentingan pribadi. Kelima, lemahnya pengawasan dari aparat desa dan keenam penggelapan honor aparat desa.
"Saya minta, jangan lakukan enam poin itu. Karena jika tak lakukan yang enam ini, insyaallah kita tidur nyenyak, nggak kepikiran polisi," kata Syarif.
