Suara.com - Untuk ketiga kalinya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghadiri pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR bersama dengan DPR dan DPD di Senayan, Jakarta Selatan.
Sementara mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden B. J. Habibie, mantan Wakil Presiden Boediono, selama ini tidak pernah absen menghadiri sidang tahunan MPR.
Dalam salah satu bagian isi pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo menekankan selain pembangunan ideologi dan politik, bangsa ini tidak boleh melupakan pembangunan sosial dan kebudayaan. Bangsa harus mendidik anak-anak menjadi generasi pelanjut sejarah yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti dan sopan santun, mempunyai karakter yang kuat dan tangguh.
"Kita juga terus membangun kebudayaan bangsa yang berbhinneka. Ekspresi seni dan budaya dari berbagai daerah di Nusantara harus terus dibangkitkan untuk memperkaya ke-Indonesia-an kita," demikian dikatakan Presiden.
Presiden mengatakan percaya tugas sejarah untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif lembaga-lembaga negara.
Jokowi mengatakan selama setahun terakhir, MPR terus berusaha untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah, dan berbagai etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai permusyawaratan dan perwakilan, kekeluargaan, gotong royong dalam bingkai NKRI.
Jokowi menambahkan sebagai pengawal ideologi, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jokowi menyambut baik, sikap
MPR yang berketetapan untuk bersinergi dengan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila yang saya tetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 untuk sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.