Infografis
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan selain Hizbut Tahrir Indonesia, pemerintah akan membubarkan lima organisasi kemasyarakatan lagi yang dinilai anti terhadap Pancasila. Itu disampaikan Tjahjo di Century Park, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (12/8/2017).
Menanggapi Tjahjo, Ketua GNPF MUI yang juga pimpinan AQL Islamic Center Bachtiar Nasir berharap pemerintah memberi ruang bagi ormas untuk mengklarifikasi apa yang dituduhkan kepada mereka.
"Negara setidaknya memberikan bimbingan juga (kepada ormas) jika mereka dinilai punya niatan keliru," kata Bachtiar di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (14/8/ 2017).
Sebab, kata Bachtiar, dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas yang digunakan sebagai alat pemerintah untuk membubarkan ormas, melahirkan persepsi publik bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla otoriter.
"Tuduhan-tuduhan ini tentu adalah refleksi dari beberapa tokoh nasional akibat Perppu itu. Barangkali yang dianggap menunjukkan otoriternya rezim saat ini," tutur Bachtiar.
Dengan dibukanya ruang dialog antara pemerintah dan ormas yang anggap anti Pancasila, kata Bachtiar, kesepahaman bersama akan terbangun.
"Bahkan tugas negara tentunya juga memberikan bimbingan kepada ormas-ormas yang dianggap menyimpang dari ideologi negara," kata Bachtiar.
"Untuk itulah saya berharap baik kepada pemerintah, juga kepada Ormas yang dituduhkan untuk segera memberikan klarifikasi," Bachtiar menambahkan.
Menanggapi Tjahjo, Ketua GNPF MUI yang juga pimpinan AQL Islamic Center Bachtiar Nasir berharap pemerintah memberi ruang bagi ormas untuk mengklarifikasi apa yang dituduhkan kepada mereka.
"Negara setidaknya memberikan bimbingan juga (kepada ormas) jika mereka dinilai punya niatan keliru," kata Bachtiar di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (14/8/ 2017).
Sebab, kata Bachtiar, dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas yang digunakan sebagai alat pemerintah untuk membubarkan ormas, melahirkan persepsi publik bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla otoriter.
"Tuduhan-tuduhan ini tentu adalah refleksi dari beberapa tokoh nasional akibat Perppu itu. Barangkali yang dianggap menunjukkan otoriternya rezim saat ini," tutur Bachtiar.
Dengan dibukanya ruang dialog antara pemerintah dan ormas yang anggap anti Pancasila, kata Bachtiar, kesepahaman bersama akan terbangun.
"Bahkan tugas negara tentunya juga memberikan bimbingan kepada ormas-ormas yang dianggap menyimpang dari ideologi negara," kata Bachtiar.
"Untuk itulah saya berharap baik kepada pemerintah, juga kepada Ormas yang dituduhkan untuk segera memberikan klarifikasi," Bachtiar menambahkan.
