Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti mendorong anggota DPR yang tinggal di rumah dinas Kalibata, Jakarta Selatan, untuk menggunakan transportasi umum, seperti commuter line, ke Senayan jika alasan mereka menginginkan fasilitas apartemen dekat gedung DPR untuk menghemat waktu.
"Jadi ada bagusnya juga anggota DPR kita dorong untuk menggunakan transportasi umum, misalnya KRL. Kalau dari Kalibata tinggal jalan kaki kan ke stasiun," ujar Ray di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Menurut Ray anggota DPR lebih bijak menghindari kemacetan lalu lintas dengan cara menggunakan transportasi massal, bukan malah mengusulkan pembangunan apartemen di kawasan Taman Ria Senayan.
"Kalau soal macet kan bisa diatasi. Apa sih susahnya anggota DPR ini naik KRL kan lebih nyaman dari perumahan Kalibata ke Stasiun Kalibata, jalan kaki aja bisa tinggal turun di Sudirman dan tinggal naik ojek nggak sampai satu jam (ke DPR)," kata dia.
Penggunaan transportasi massal, kata Ray, akan memberikan contoh yang positif kepada masyarakat agar beralih dari mobil pribadi.
"Itu penting sebagai contoh juga kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum, jangan solusinya bangun rumah. Sekarang pengembang bangun apartemen dikritik juga oleh mereka (DPR), padahal mereka yang contohin susahnya bangun rumah," kata dia.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pembangunan apartemen untuk seluruh anggota DPR bisa tidak menggunakan anggaran dari DPR, melainkan dari sektor swasta. Kemudian dia menceritakan gagasan lama yang kemudia ditolak publik ketika itu.
"Di luar sana ada tanah namanya tanah punya setneg (Sekretariat Negara), (bekas) Taman Ria. Tanah itu tadinya mau dibangun mal oleh pengembangnya," kata Fahri di DPR.
Fahri menambahkan ide pembangunan apartemen untuk anggota dewan sudah muncul sejak DPR periode 2009-2014. Tapi, ketika itu tidak terwujud karena keburu ditolak masyarakat. Ide itu kemudian muncul lagi dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Fahri ketimbang lahan bekas Taman Ria dibangun mal, lebih baik jadi apartemen.
"Ditentang oleh anggota DPR periode lalu. Akhirnya ditutup nggak jadi (dibangun mall)," kata Fahri di DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017). "Kami mengatakan setelah diskusi dengan Setneg dikusi dengan kementerian terkait daripada dibikin mal mendingan dibikin apartemen."
