Infografis
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pembangunan apartemen untuk seluruh anggota DPR bisa tidak menggunakan anggaran dari DPR, melainkan dari sektor swasta. Kemudian dia menceritakan gagasan lama yang kemudia ditolak publik ketika itu.
"Di luar sana ada tanah namanya tanah punya setneg (Sekretariat Negara), (bekas) Taman Ria. Tanah itu tadinya mau dibangun mal oleh pengembangnya," kata Fahri di DPR, Senin (14/8/2017).
Fahri menambahkan ide pembangunan apartemen untuk anggota dewan sudah muncul sejak DPR periode 2009-2014. Tapi, ketika itu tidak terwujud karena keburu ditolak masyarakat. Ide itu kemudian muncul lagi dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Fahri ketimbang lahan bekas Taman Ria dibangun mal, lebih baik jadi apartemen.
"Ditentang oleh anggota DPR periode lalu. Akhirnya ditutup nggak jadi (dibangun mall)," kata Fahri di DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017). "Kami mengatakan setelah diskusi dengan Setneg dikusi dengan kementerian terkait daripada dibikin mal mendingan dibikin apartemen."
Fahri mengatakan DPR menyerahkan kepada Sekretariat Negara mengenai proses pembangunan apartemen tersebut.
"Jadi anggaran swasta. Bukan dari kita," tuturnya.
Menurut Fahri waktu anggota DPR akan lebih efektif jika tinggal di apartemen yang terletak di dekat gedung DPR. Selain itu, kata dia, apartemen tersebut juga akan menghemat anggaran DPR.
"Jadi nanti anggota DPR tidak perlu tinggal jauh dari DPR seperti sekarang. Orang harus punya rumah, di rumahnya ada AC, mesin cuci, setiap hari ini ribut, dan setiap hari ini sekretariat DPR beli, beli rumah, beli AC, Ngapain beli rumah beli AC, mesin cuci, mesin fax? Nggak perlu lagi. Ngontrak aja di deket-deket sini," kata dia.
"Kalau dia sudah punya rumah mungkin dia nggak mau karena rumahnya sudah dekat sini. Itu maksudnya," Fahri menambahkan.
Anggaran untuk pembangunan apartemen, menurut Fahri, prosesnya berbeda dengan penganggaran pembangunan gedung baru DPR.
"Itu sudah lama (gedung baru). Itu sudah diprogramkan lama. Ya untuk alun-alun (demokrasi) aja sama gedung (baru DPR)," kata dia.
Lebih jauh Fahri menceritakan kondisi gedung DPR sekarang. Saat dibangun pada 1988, gedung ini hanya dihuni 40 anggota DPR tanpa staf ahli. Tetapi sekarang kondisi sudah berubah.
"Sekarang ini ada 575 anggota DPR dengan staf yang banyak. Satu orang bisa tujuh perbandingannya. Belum lagi tambahnya tenaga ahli. Belum lagi muncul unit baru, satker baru, sekjen juga nambah, dan seterusnya. Manusianya nambah," kata dia.
Fahri menambahkan jika DPR sudah memiliki gedung baru, gedung lama bisa diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk memaksimalkan kinerja mereka.
"Jadi (bisa) dpakai DPD. DPD juga kan belum punya tempat. Habis ditangkap ketua umumnya belum punya gedung," ujar dia.
"Di luar sana ada tanah namanya tanah punya setneg (Sekretariat Negara), (bekas) Taman Ria. Tanah itu tadinya mau dibangun mal oleh pengembangnya," kata Fahri di DPR, Senin (14/8/2017).
Fahri menambahkan ide pembangunan apartemen untuk anggota dewan sudah muncul sejak DPR periode 2009-2014. Tapi, ketika itu tidak terwujud karena keburu ditolak masyarakat. Ide itu kemudian muncul lagi dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Fahri ketimbang lahan bekas Taman Ria dibangun mal, lebih baik jadi apartemen.
"Ditentang oleh anggota DPR periode lalu. Akhirnya ditutup nggak jadi (dibangun mall)," kata Fahri di DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017). "Kami mengatakan setelah diskusi dengan Setneg dikusi dengan kementerian terkait daripada dibikin mal mendingan dibikin apartemen."
Fahri mengatakan DPR menyerahkan kepada Sekretariat Negara mengenai proses pembangunan apartemen tersebut.
"Jadi anggaran swasta. Bukan dari kita," tuturnya.
Menurut Fahri waktu anggota DPR akan lebih efektif jika tinggal di apartemen yang terletak di dekat gedung DPR. Selain itu, kata dia, apartemen tersebut juga akan menghemat anggaran DPR.
"Jadi nanti anggota DPR tidak perlu tinggal jauh dari DPR seperti sekarang. Orang harus punya rumah, di rumahnya ada AC, mesin cuci, setiap hari ini ribut, dan setiap hari ini sekretariat DPR beli, beli rumah, beli AC, Ngapain beli rumah beli AC, mesin cuci, mesin fax? Nggak perlu lagi. Ngontrak aja di deket-deket sini," kata dia.
"Kalau dia sudah punya rumah mungkin dia nggak mau karena rumahnya sudah dekat sini. Itu maksudnya," Fahri menambahkan.
Anggaran untuk pembangunan apartemen, menurut Fahri, prosesnya berbeda dengan penganggaran pembangunan gedung baru DPR.
"Itu sudah lama (gedung baru). Itu sudah diprogramkan lama. Ya untuk alun-alun (demokrasi) aja sama gedung (baru DPR)," kata dia.
Lebih jauh Fahri menceritakan kondisi gedung DPR sekarang. Saat dibangun pada 1988, gedung ini hanya dihuni 40 anggota DPR tanpa staf ahli. Tetapi sekarang kondisi sudah berubah.
"Sekarang ini ada 575 anggota DPR dengan staf yang banyak. Satu orang bisa tujuh perbandingannya. Belum lagi tambahnya tenaga ahli. Belum lagi muncul unit baru, satker baru, sekjen juga nambah, dan seterusnya. Manusianya nambah," kata dia.
Fahri menambahkan jika DPR sudah memiliki gedung baru, gedung lama bisa diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk memaksimalkan kinerja mereka.
"Jadi (bisa) dpakai DPD. DPD juga kan belum punya tempat. Habis ditangkap ketua umumnya belum punya gedung," ujar dia.
