Infografis
Suara.com - Wacana Dewan Perwakilan Rakyat akan membangun apartemen untuk semua anggota dewan di kawasan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mendapat sorotan publik.
Loper koran bernama Firman (30) mengaku kaget dengan informasi yang menyebutkan DPR mengajukan anggaran lagi untuk tahun 2018.
"Wah, kalau rencana naik gaji anggota DPR heran juga saya mas. Kok bisa bukan udah besar gajinya ya. Fasilitas sudah ada semua kan," ujar Firman di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kepada Suara.com, Senin (14/8/2017).
Menurut Firman rakyat Indonesia sebagian besar masih miskin dan rasanya tidak etis jika wakil rakyat masih minta penambahan anggaran.
"Ini kan, rakyat masih banyak butuh bantuan pemerintah mas. Kenapa buat dana DPR lagi sih. Nggak setuju lah kalau itu," kata Firman.
Penjual bendera Merah Putih bernama Wasunta (63) di Kalibata, Jakarta Selatan, menolak jika wakilnya di DPR minta kenaikan anggaran lagi.
"Ya janganlah mas. Gaji mereka udah banyak. Perhatiin buat rakyat kecil aja sudah (anggaran DPR)," kata Wasunta.
Wasunta juga menolak dengan keinginan DPR untuk membangun fasilitas apartemen untuk anggota mereka. Menurut Wasunta, selama ini anggota dewan sudah disediakan begitu banyak fasilitas, bahkan rumah dinas.
"Kurang bagus apalagi sih itu gedung mas (DPR), masih keluar uang saja buat renovasi. Kalau nyampai ada bangun itu juga (apartemen), wah udah kelewatan mas. Semua anggota DPR kan dapat fasilitas lengkap. Nggak maulah saya, nggak setuju," ujar Wasunta.
"Kasihan rakyat kecil seperti kami ini. Jangan hambur-hamburin uang dong mas mereka," ujar Wasunta.
Penjual jasa ojek bernama Tohir (38) menegaskan tidak pantas anggota DPR dalam situasi seperti sekarang minta kenaikan anggaran untuk mereka sendiri.
"Tanggapan bagi orang kecil belum pantes. Banyakin lapangan kerja dulu mas. Masih banyak orang - orang yang pengangguran," ujar Tohir.
Tohir menilai fasilitas yang diberikan kepada semua anggota DPR sudah cukup, bahkan mewah, sehingga tidak perlu ditambah-tambah lagi.
"Mereka itu udah enak mas. Fasilitas semua dapat dari negara. Kok kurang terus sih. Kerja mereka juga datang, duduk - duduk sama komentar doang kan," ujar Tohir.
Menurut Tohir lebih baik anggota dewan meningkatkan kinerja untuk masyarakat yang telah memilih mereka.
"Ya, mungkin sebagian kecil saja ya mas, yang merhatiin rakyat. Nggak tau yang lain bagaimana (DPR). Nggak setuju deh pokoknya. Buat lapangan kerja dulu saja yang benar. Masa orang Indonesia jadi tukang ojek semua," kata Tohir.
