Infografis
Suara.com - Pemerintah Taiwan mengecam Indonesia karena mendeportasi 22 warganya yang tergabung dalam sindikat penipuan ke Tiongkok, pada Kamis (3/8/2017).
Sebanyak 22 warga Taiwan tersebut adalah bagian dari 143 tersangka penipuan siber bermodus 'mama minta pulsa' yang ditangkap aparat Polri dan kepolisian Tiongkok di Jakarta, Surabaya, dan Bali, pada 29 Juli 2017.
Bermarkas di Indonesia, seperti dilansir Japan Times, Jumat (4/8/2017), ratusan orang itu meraup uang USD450 miliar hasil penipuan pengusaha serta politikus Tiongkok.
Baca Juga: 'Pasukan Oranye' Gelar Operasi Tangkap Tangan di CFD Bundaran HI
"Tiongkok terus memaksa agar 143 anggota itu dideportasi ke daratan mereka. Paksaan itu sama sekali mengabaikan niatan baik kami," demikian pernyataan resmi dewan Taiwan yang khusus menangani hubungan dengan Tiongkok.
"Peristiwa ini merugikan penyelidikan penipuan lintas batas negara tersebut. Ini juga merugikan hubungan antarnegara," begitu isi pernyataan selanjutnya dewan tersebut.
Sementara Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam keterangan resminya mengecam Indonesia, karena tidak mau memenuhi permintaan kantor kedutaan besar mereka di Jakarta, agar 22 warganya itu tidak dideportasi ke Tiongkok.
Dalam pernyataan resmi, Kemenlu Taiwan mengarahkan kantor kedutaannya di Jakarta untuk melayangkan protes ke pemerintah Indonesia.
Kecaman itu sebenarnya tidak terlepas dari ketegangan lama antara Tiongkok-Taiwan. Pemerintah Tiongkok menerapkan prinsip politik "satu Cina" kepada negara mana pun yang ingin menjalin hubungan diplomatik.
Baca Juga: Sebelum Dibakar Hidup-hidup, Ditemukan Ampli Musala di Tas Zoya
Berdasarkan artikel Japan Times, Tiongkok mau mendeportasi warga Taiwan ke negeri asalnya ketika negeri kecil tersebut dipimpin Presiden Ma Ying-jeou. Pasalnya, Presiden Ying-jeou mengakui Taiwan sebagai satu kesatuan Tiongkok.
Ketika Presiden Ying-jeou lengser dan digantikan Presiden Tsai Ing-wen, ia tak lagi mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Karenanya, Tiongkok juga tak mau mengakui Taiwan sebagai negara tersendiri.
