Infografis
Suara.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Hanura mengukuhkan dukungannya untuk Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.
Bentuk dukungan ini akan dibuat tertulis dan akan digunakan secara masif untuk kepentingan kampanye Partai Hanura pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Tujuannya adalah untuk menyosialisasikan Jokowi sebagai calon presiden yang akan didukung Hanura pada Pemilu 2019.
"Jadi nanti akan diputuskan. Kalau kita dukung Jokowi, dukungan itu tidak hanya di surat pernyataan tapi di seluruh alat peraga, media sosial, serangan udara dan serangan darat, iklan, dan lain-lain," kata Sekretaris Steering Committee Hanura Fauzi Amro di arena Rapimnas Partai Hanura The Stones Hotel, Kuta, Bali, Sabtu (5/7/2017).
Tapi, Fauzi menambahkan, pelibatan nama Jokowi dalam alat peraga ini bukan ditujukan untuk menaikan suara Partai Hanura pada Pemilu 2019.
Baca Juga: Jokowi Kaget Ada Lukisannya Tengah Minum Jamu di Museum Nyoman
Kata Fauzi, suara Partai Hanura pada Pemilu 2019 tergantung kerja partai dan calon legislatifnya.
"Subtansi besar atau tidaknya (suara) Partai Hanura, tergantung Hanuranya sendiri, bukan figur presiden," tuturnya.
Rapat Pimpinan Nasional PartaiHanura mengukuhkan sikap partai yang dipimpin Oesman Sapta Odang tetap mengusung Joko Widodo menjadi calon presiden periode kedua: 2019-2024.
Keputusan dibacakan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang pada pembukaan rapimnas yang berlangsung di The Stones Hotel, Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017).
Acara pembukaan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Jokowi Belum Pasti Jadi Capres 2019, Tunggu Keputusan Megawati
"Bapak Presiden, tadi malam kami ketemu dengan seluruh ketua-ketua DPD, kader seluruh Indonesia sampai larut malam. Kesimpulannya saya diperintahkan membaca ini, sikap DPD beserta seluruh partai Hanura dari 34 provinsi menyatakan mencalonkan kembali Bapak Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden tahun 2019-2024," kata Oesman.
Oesman menegaskan Hanura sebagai partai pendukung pemerintah tetap komitmen mengawal kebijakan pemerintah.
Salah satunya adalah mengawal Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang ditertibkan pemerintah.
Dia juga menekankan Hanura tidak akan berkhianat kepada pemerintah. Hanura, kata dia, tidak akan meninggalkan tanggungjawab.
"Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Partai Hanura tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menjegal teman sendiri apalagi menggunting dalam selimut," katanya.
"Iya dong. Kalau berteman itu harus tulus, ikhlas tidak boleh ada selingkuh," tambah Ketua DPD ini.
