Di Kemendagri, mereka diterima oleh Direktur Pendaftaran Kependudukan Drajat Wisnu Setiawan di dalam masjid yang masih berada di area kementerian. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit dan berjalan lancar.
Drajat menjanjikan bahwa pemerintah akan memenuhi permohonan warga Ahamdiyah untuk mendapatkan e-KTP.
"Ya, untuk nanti semua warga yang belum memiliki KTP, untuk menyiapkan semua (pencetakan KTP) silakan bawa saja Kartu Keluarga. Daftar (warga) yang sudah merekam data coba diketik dan dilampirkan KK. Mudah - mudahan langsung (pulang membawa KTP). Untuk teknis perekaman bisa dilakukan di sini semua di Jakarta ya," ujar Drajat
Mendengar hal itu, Irfan mengucap syukur. Pekan depan, Jumat (4/8/2017), akan dilakukan pertemuan lagi untuk menindaklanjuti pertemuan hari ini.
"Alhamdulillah artinya ada peluang untuk kami, secara undang - undang bisa melakukan pencetakan di sini. Itu dengan alamat yang sama," kata Irfan.
Irfan dan teman-temannya akan kembali ke kantor Dirjen Dukcapil seusai dengan waktu yang telah disepakati.
"Pertemuan minggu depan kami harap sudah akan diterbitkan (KTP), perwakilan saja nanti datang bawa datanya saja. Itu hasil pertemuan tadi dengan pak Drajat," ujar Irfan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa sulitnya para jamaah Ahmadiyah memperoleh e-KTP karena tersandung oleh aturan daerah. Pasalnya, Ahmadiyah masih dinilai menyebarkan ilmu agama Islam yang menyimpang. Tjahjo menjelaskan masalah Ahmadiyah rumit karena hak warga negara jamaah Ahmadiyah terbentur oleh keputusan pemerintah daerah masing-masing.
Pasalnya, ia melihat paham Ahmadiyah memiliki paham berbeda dengan kepercayaan lainnya. Salah satunya ia mencontohkan paham Ahmadiyah bahwa akan ada Nabi lain yang turun setelah Nabi Muhammad SAW.
"Kalau sudah berbicara keyakinan kadang sulit untuk diubah. Sekarang juga masih ada kelompok-kelompok kecil yang beda ya untuk salat Iednya saja masih ada yang beda. Tapi kalau yang menyangkut tadi dia punya nabi terakhir itu yang repot," ujarnya.