Dinas Koperasi DKI Protes Cara Sapol PP Tertibkan PKL di Trotoar

Jum'at, 04 Agustus 2017 | 15:13 WIB
Dinas Koperasi DKI Protes Cara Sapol PP Tertibkan PKL di Trotoar
Suasana pedagang kaki lima (PKL) berjualan di sepanjang trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/5).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Irwandi mempermasalahkan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Jakarta Timur. Satpol PP telah menggusur PKL di lokasi binaan Dinas KUMKMP di Balai Pustaka, Jakarta Timur.

Petugas Satpol PP yang menjalankan Instruksi Guberur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 tahun 2017 tentang Bulan Tertib Trotoar dinilai Irwandi sewenang-wenang angkut barang pendagang.

"Kemarin Satpol PP kurang koordinasi, waktu bersih-bersih trotoar main garuk-garuk saja. Kemarin saya ribut di Timur. Gue panggil Kasatnya, Hartono. Gue telepon Yani (Kasatpol PP), 'Yan lu jangan main garuk-garuk saja dong lu'," ujar Irwandi saat ditemui wartawan di GOR Soemantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2017).

Irwandi menerangkan Dinas KUMKMP telah melakukan penataan PKL di sejumlah wilayah. Sebagian PKL memang ada yang diperbolehkan untuk berjualan di trotoar, di lokasi sementara atau lokasi binaan.

Baca Juga: Cara Jakarta Usir Pemotor dan PKL yang Hobi Serobot Trotoar

"Yang Loksem ada, yang sebenarnya sudah diatur. Gerobaknya sudah ke belakang, jalannya 1,5 meter sudah ada buat pejalan kaki," kata Irwandi.

Ia meminta petugas Satpol PP memberikan keringanan untuk pedagang yang mengais rezeki di trotoar. Asalkan dia tidak menggambil seluruh hak pejalan kaki.

"Kalau ada apa-apa demo lho itu PKL. Orang pada kelaparan lu harus tanggung jawab. Makanya antara ekonomi dan ketertiban itu harus sebanding. Nggak bisa (satu-satu)," kata dia.

Selanjutnya Irwandi membandingkan kepemimpinan DKI saat ini dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kala itu, Ahok kata dia, tetap memberikan ruang untuk PKL dagang di sebagian trotoar.

"Pak Ahok dulu kan gitu, boleh nggak dagang di trotoar? Boleh! Yang penting diatur jaraknya. Itu yang mesti ditata," katanya.

Baca Juga: PKL Kuliner Malioboro Jangan Asal Getok Harga, Perhatikan Mutu

Lebih jauh, dia meminta Bulan Terteb Trotoar yang saat ini tengah diterapkan pemerintah DKI tidak merugikan pedagang. Menurutnya, tidak semua pejalan kaki risih dengan keberadaan PKL.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI