Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus dugaan skandal pemberian izin lahan gambut. Sebab, menurut dia, kebakaran hutan yang sering terjadi di negeri ini diduga kuat karena permainan izin lahan.
"Itu gugat siapa yang memberi izin tanah gambut seenaknya saja. Yang bikin kebakaran. KPK jangan diam saja," kata Tjahjo di Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
KPK, kata Tjahjo, tidak boleh mendiamkan hal ini. KPK harus turun dan mencari tahu siapa yang telah mengeluarkan izin lahan gambut dan siapa yang menikmati hasil tanah gambut.
Lebih jauh, Tjahjo mengatakan sekarang KPK mulai fokus menangani kasus-kasus korupsi di sektor pertambangan.
Tjahjo berharap kelak KPK juga menggarap kasus di sektor pengadaan tanah gambut.
"Siapa yang mengelola, pemberi izin, siapa yang membiarkan, menelantarkan, yang menjual belikan harus diusut," kata Tjahjo.
Ia menduga dari skandal perizinan lahan gambut tersebut terdapat uang triliunan rupiah yang tidak jelas asal usulnya. Dan diduga merugikan negara.
"Itu Triliunan. mudah-mudahan KPK akan mengusut masalah ini. Saya tunggu aksi KPK ini," kata Tjahjo.
"Itu gugat siapa yang memberi izin tanah gambut seenaknya saja. Yang bikin kebakaran. KPK jangan diam saja," kata Tjahjo di Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
KPK, kata Tjahjo, tidak boleh mendiamkan hal ini. KPK harus turun dan mencari tahu siapa yang telah mengeluarkan izin lahan gambut dan siapa yang menikmati hasil tanah gambut.
Lebih jauh, Tjahjo mengatakan sekarang KPK mulai fokus menangani kasus-kasus korupsi di sektor pertambangan.
Tjahjo berharap kelak KPK juga menggarap kasus di sektor pengadaan tanah gambut.
"Siapa yang mengelola, pemberi izin, siapa yang membiarkan, menelantarkan, yang menjual belikan harus diusut," kata Tjahjo.
Ia menduga dari skandal perizinan lahan gambut tersebut terdapat uang triliunan rupiah yang tidak jelas asal usulnya. Dan diduga merugikan negara.
"Itu Triliunan. mudah-mudahan KPK akan mengusut masalah ini. Saya tunggu aksi KPK ini," kata Tjahjo.