Infografis
Suara.com - Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menemukan kasus beberapa penolakan terhadap imunisasi Measles Rubella di sekolah swasta. Tetapi, setelah dilakukan pendekatan lagi, akhirnya mereka menerima imunisasi.
"Negeri nggak ada, swasta ada beberapa, tapi beberapa juga sudah oke (imunisasi)," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto di Sekolah Menengah Pertama Negeri 77, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).
Koesmedi mengatakan mereka menolak imunisasi MR karena belum mendapatkan sosialisasi secara baik.
"Karena mereka belum tersosialisasikan. Yang sering menolak kan biasanya orang tua karena belum tersosialisasi dengan baik. Kita jelaskan pada orangtuanya. Ini bahaya. Kalau kamu kena itu kan cacat bisa buta, nggak dengar atau gangguan katup jantung. Kalau WHO bilang begitu, berarti ada masalah di kita," tutur dia.
Data Dinas Kesehatan Jakarta tahun 2016 menunjukkan dari 5.100 kasus, 35 positif terkena Rubella dan 17 persen positif terkena campak.
Di sejumlah daerah, di antaranya Yogyakarta, sejumlah sekolah menolak imunisasi Measles Rubella karena menilai haram.
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia imunisasi MR dibolehkan karena bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh.
"Fatwa MUI, imunisasi diperbolehkan sebagai ikhtiar kekebalan tubuh dan imunitas, dalam hal tidak imunisasi menyebabkan kematian dan mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Artinya dari segala aspek seluruhnya sudah dikaji," kata Mangara.
Pagi tadi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat menyelenggarakan imunisasi campak di Sekolah Menengah Pertama Negeri 77.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat Ida Subaedah mengatakan di wilayahnya tidak ada penolakan terhadap imunisasi Measles Rubella. Sebab, sebelum melaksanakan program, terlebih dahul gencar sosialisasi ke lapangan.
"Alhamdulillah di wilayah saya (Jakarta Pusat 2) nggak ada yang menolak semua menerima," kata Ida
Sosialisasi selain dilakukan lewat petugas, juga lewat penerbitan edaran.
Tetapi kalaupun ada sekolah yang menolak, kata dia, tak akan sanksi. Sebaliknya, petugas akan semakin intensif melakukan pendekatan kepada guru dan orangtua mengenai pentingnya imunisasi Measles Rubella.
"Sebenernya kalau sanksi nggak ada, cuma kita melalui pendekatan dan menjelaskan kenapa seperti itu, tapi ini kan tidak ada pemaksaan, kebetulan kan nggak ada di wilayah saya jadi mungkin secara kusus solusinya seperti apa bukan ranah saya untuk menyampaikan. Tapi jika seandainya terjadi di wilayah saya, kami akan sosialisasi tidak hanya kepada guru tapi kepada orangtua," kata dia.
Di Jakarta Pusat, jumlah sekolah yang melakukan imunisasi MR meliputi 126 SD dan 19 SMP.
