Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik mengatakan PT. Mass Rapid Transit belum memberikan penjelasan soal tambahan dana Rp2,56 triliun untuk menyelesaikan fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.
"Menurut saya dia belum kasih jawaban tuh ke kita atas pertanyaan yang tambahan Rp2,5 triliun untuk apa saja. Kan jawabannya belum," ujar Taufik di gedung DPRD, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).
Selain itu, Taufik juga mempertanyakan wacana perubahan desain kereta yang diperkirakan anggarannya mencapai setengah triliun.
"Terus yang lucu lagi, kan R2,5 triliun tambahan biaya kenapa nggak bagi dua? Pemerintah pusat 49 persen kita 51 persen. Kok semuanya dibebankan kepada DKI?" katanya.
Baca Juga: Jokowi Minta Proyek MRT dan LRT Segera Rampung
Sedianya hari ini DPRD Jakarta akan menentukan siapa saja anggota dewan yang akan melakulan kunjungan ke Hong Kong untuk melihat proyek MRT di sana.
Tetapi pembahasan tersebut ditunda karena Taufik masih ingin menunggu jawaban PT. MRT Jakarta soal tambahan dana Rp2,56 triliun.
"Ya untuk apa? Kan kita mau studi, tapi itu belum dijawab, masak bikin perubahan desain sampe setengah triliun. Terus kemudian kenapa biaya Rp2,5 triliun nggak dibagi dua pemerentiah pusat dengan DKI. Saya kira dia ada keliru," katanya.
Hal ini berbanding terbalik dengan peryataan Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Setelah meninjau proyek MRT di depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa (10/7/2017) lalu, Prasetio mengatakan dewan akan memberikan persetujuan penambahan dana Rp2,56 triliun untuk menyelesaikan fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.
"Artinya rekomendasi kami keluarkan setelah kami melihat lapangan. Ternyata implementasi di lapangan ada beberapa tempat saja yang memiliki kendala. Tapi sudah dibereskan oleh MRT," ujar Prasetio saat itu.
Baca Juga: Djarot Harap Kunker DPRD ke Hong Kong Bikin Mereka Paham MRT
Usulan penambahan dana Rp2,56 triliun, kata dia, sebelumnya diajukan PT. MRT pada awal 2017. Namun, belum DPRD belum memberikan rekomendasi karena belum jelas betul mengenai penggunaan anggaran.
"Ternyata setelah mengecek ke lapangan harus mendukung program ini, karena ternyata untuk kebaikan masyarakat juga. Saya rasa kita bisa berikan rekomendasi," kata Prasetio.
