Pro Kontra Dana Haji untuk Investasi, Fatwa dan Undang-undangnya

Senin, 31 Juli 2017 | 15:23 WIB
Pro Kontra Dana Haji untuk Investasi, Fatwa dan Undang-undangnya
Jamaah calon haji Indonesia di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (9/8/2016). [Antara/Aloysius Jarot Nugroho]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Atas perhitungan itu, dia mengusulkan pemerintah investasi di Arab Saudi. Caranya, pemerintah membangun hotel atau apartemen yangi diperuntukkan bagi jemaah haji. Dengan begitu, akan ada keuntungan yang didapat setelah hotel atau apartemen itu berfungsi.‎

"Nah ini mungkin agak berbeda kalau misalnya dibangun di Arab Saudi sana misalnya semacam hotel, apartemen untuk jamaah haji. Itu mungkin akan berbeda karena itu peruntukkan untuk jamaah haji. Kemudian dipakai jamaah haji lain, ibarat masuk kantong kiri keluar kantong kanan itu tidak ada masalah ada jaminan dari pasar dan uang kembalinya jaminan," kata dia.‎

"Jadi, kalau untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini kita tahu bahwa pemerintah kekurangan dana, saya kira sangat beresiko tinggi. Bisa nanti akan terjadi default," Fadli menambahkan.

Minta pendapat calon haji

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ikut bereaksi. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan Jokowi harus menanyakan kepada calon jamaah haji sebelum menentukan kebijakan terkait dana haji.

"Presiden harus bertanya kepada minimal 30 persen calon jamaah haji, apakah dananya rela dipakai untuk pembangunan infrastruktur," ujar Tulus di kantor YLKI, Jalan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta.

Tulus menyarankan pemerintah melakukan survei kepada calon jamaah haji untuk menjaring aspirasi mereka, apakah menyetujui atau tidak.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari PKB Abdul Malik Haramain menilai sebagai kontra produktif dengan undang-undang.

Malik mengungkapkan saat melakukan uji kepatutan anggota dewan pengawas BPKH dan Badan Pelaksana BPKH, sudah mewanti-wanti supaya pengelolaan dana haji sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Haji.

Dana haji, kata dia, harus dipergunakan kepentingan jamaah haji. Misalnya untuk pembangunan asrama di Jeddah. Sebab, dana haji bukan milik negara, melainkan milik masyarakat yang hendak pergi haji.

MUI bilang halal

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan tak masalah kalau dana calon jamaah haji digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI