Infografis
"Harus untuk kepentingan jamaah. Kalau (pembangunan) infrastruktur barangkali ini asrama haji, mungkin masih bisalah. Tapi kalau untuk membangun jalan tol menurut saya ini kurang tepat," tutur Politikus Demokrat.
Sedangkan Ketua MPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan menilai pemerintah harus berdiskusi dengan organisasi keagamaan sebelum menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
"Itu dana umat. Pemerintah harus diskusi dengan perwakilan umat, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu saja," tutur Zulkifli di DPR.
"Silakan, mereka yang mewakili umat. Apakah Muhammadiyah punya saran, atau NU punya saran. Kalau ada itu diikuti," Ketua Umum PAN menambahkan.
Menurut Zulkifli tentu pemerintah sudah memahami regulasi terkait pemanfaatan dana haji. Tetapi, dia menekankan pentingnya dialog dulu dengan organisasi keagamaan.
"Saya rasa pemerintah patuh pada peraturan undang-undang. Yaitu, konsultasi yang mewakili umat," kata dia.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon juga berpendapat penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur non urusan haji berbahaya.
"Dana haji itu jumlahnya sangat besar dan melibatkan ratusan ribuan orang sehingga mereka bisa memprotes ketika dana ini diinvestasikan untuk hal-hal yang tidak mereka inginkan," kata Fadli di DPR.
Menurut dia jika dana haji hendak diinvestasikan haruslah relevan dengan kebutuhan haji atau paling tidak dapat memberikan hasil dan keuntungan bagi jamaah.
"Kalau mau diinvest, saya kira harus ada kesepakatan dari pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa? Kalau diinvest untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini menurut saya tidak tepat karena infrastruktur yang sekarang ini tidak berdampak pada ekonomi apa apa dan resikonya tinggi. Misalnya membangun jalan, apakah kembali uangnya yang diinvestasikan untuk jalan?" kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
