Infografis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menyelenggarakan sidang lanjutan kasus dugaan suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi pada Senin (1/8/2017). Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan orang dekat Patrialis Akbar, Kamaludin.
Dalam persidangan, Kamaludin mengungkapkan upaya Patrialis membantu pengusaha impor daging, Basuki Hariman, agar memenangkan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Kamaludin menambahkan untuk melancarkan uji materi tersebut, Patrialis bahkan menyarankan kepada Basuki agar mengadu dua hakim MK terkait pelanggaran kode etik hakim. Pasalnya, kedua hakim tidak setuju dengan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
"Karena ada dua hakim yang mempermasalahkan putusan awal, diusulkan agar membuat surat pengaduan, agar kembali diperiksa mengenai dua hakim ini," kata Kamaludin saat bersaksi di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Berdasarkan surat dakwaan, kedua hakim yang dimaksud adalah Hakim I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul. Menurut Kamal, Patrialis menginformasikan bahwa kedua hakim yang pada awalnya berpendapat mengabulkan permohonan pemohon, akhirnya memengaruhi hakim lainnya agar melakukan penolakan terhadap permohonan pemohon.
Kamaludin menambahkan saran Patrialis disampaikan kepada Basuki dalam pertemuan di sebuah restoran pada tanggal 19 Oktober 2016.
Meski demikian, saran Patrialis itu tidak langsung disetujui oleh Basuki. Menurut Kamal, Basuki ingin melakukan pendekatan dengan cara lain kepada hakim MK yang tidak sependapat.
"Saat itu tidak ada yang sepakat, karena ada jalan lain selain membuat surat itu. Kaatanya, mereka akan lakukan pendekatan, nggak perlulah buat surat pengaduan," kata Kamaludin.
Diketahui, Patrialis didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut jaksa, Patrialis menerima 70.000 dollar AS dan dijanjikan uang Rp2 miliar yang belum terlaksana. Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam persidangan, Kamaludin mengungkapkan upaya Patrialis membantu pengusaha impor daging, Basuki Hariman, agar memenangkan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Kamaludin menambahkan untuk melancarkan uji materi tersebut, Patrialis bahkan menyarankan kepada Basuki agar mengadu dua hakim MK terkait pelanggaran kode etik hakim. Pasalnya, kedua hakim tidak setuju dengan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
"Karena ada dua hakim yang mempermasalahkan putusan awal, diusulkan agar membuat surat pengaduan, agar kembali diperiksa mengenai dua hakim ini," kata Kamaludin saat bersaksi di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Berdasarkan surat dakwaan, kedua hakim yang dimaksud adalah Hakim I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul. Menurut Kamal, Patrialis menginformasikan bahwa kedua hakim yang pada awalnya berpendapat mengabulkan permohonan pemohon, akhirnya memengaruhi hakim lainnya agar melakukan penolakan terhadap permohonan pemohon.
Kamaludin menambahkan saran Patrialis disampaikan kepada Basuki dalam pertemuan di sebuah restoran pada tanggal 19 Oktober 2016.
Meski demikian, saran Patrialis itu tidak langsung disetujui oleh Basuki. Menurut Kamal, Basuki ingin melakukan pendekatan dengan cara lain kepada hakim MK yang tidak sependapat.
"Saat itu tidak ada yang sepakat, karena ada jalan lain selain membuat surat itu. Kaatanya, mereka akan lakukan pendekatan, nggak perlulah buat surat pengaduan," kata Kamaludin.
Diketahui, Patrialis didakwa menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut jaksa, Patrialis menerima 70.000 dollar AS dan dijanjikan uang Rp2 miliar yang belum terlaksana. Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
