Infografis
Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR Dadang Rusdiana menilai pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, semalam, bertujuan untuk memperjelas peta politik di Parlemen.
"Jadi pertemuan Pak SBY dan Pak Prabowo hanya memperjelas saja peta politik yang selama ini sudah terjadi di Parlemen," kata Dadang, Jumat (28/7/2017).
Menurut Dadang sebenarnya konfigurasi politik di DPR sudah tampak pada saat rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu.
Sampai detik-detik pengesahan UU Pemilu, mayoritas fraksi partai pendukung Presiden Joko Widodo solid, kecuali Fraksi PAN yang melangkah sendiri dengan ikut walk out karena menolak persyaratan presidential threshold sebanyak 20 persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.
"Konfigurasi politik di Parlemen telah nampak pada saat pengesahan RUU Pemilu. Ada empat fraksi yang berseberangan pendapat dan melakukan walk out. Dari sana saja sudah jelas," ujar Dadang.
Terlepas dari kepentingan politik, Dadang memandang pertemuan kedua petinggi partai baik dan dia setuju dijadikan tradisi. Keharmonisan antara tokoh bangsa akan membuat rakyat tenang.
"Hubungan harmonis antar elit tentunya sangat penting dalam memperkokoh pembangunan politik dan demokrasi," ujar Dadang.
Pengamat politik Point Indonesia Arif Nurul Imam memprediksi setelah berlangsung pertemuan antara Yudhoyono dan Prabowo, konfigurasi di DPR bakal berubah.
"Pasca pertemuan ini, saya kira konfigurasi parlemen akan berubah, makin kritis dan makin besar kekuatannya," kata Nurul Imam kepada Suara.com.
Menyangkut Undang-Undang Pemilu yang menjadi tema pembahasan, menurut Nurul Imam, hal tersebut menjadi alarm bagi pemerintah bahwa UU tersebut mendapat perlawanan sekaligus menstimulus kekuatan kritis di parlemen kembali solid, setelah beberapa partai anggota Koalisi Merah Putih tergoda masuk kekuasaan.
Menurut Nurul Imam di luar pembahasan masalah kebangsaan, pertemuan tersebut hampir dipastikan tidak bebas kepentingan politik.
"Ada banyak kemungkinan terkait pertemuan tersebut. Bisa saja membahas bagaimana membangun koalisi dalam pelaksanaan pilkada serentak antara Demokrat dan Gerindra. Kemungkinan lain terkait politik agenda Pemilu 2019. Bisa saja ini komunikasi dan prakondisi untuk membangun koalisi pada Pemilu 2019," kata dia.
"Jadi pertemuan Pak SBY dan Pak Prabowo hanya memperjelas saja peta politik yang selama ini sudah terjadi di Parlemen," kata Dadang, Jumat (28/7/2017).
Menurut Dadang sebenarnya konfigurasi politik di DPR sudah tampak pada saat rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu.
Sampai detik-detik pengesahan UU Pemilu, mayoritas fraksi partai pendukung Presiden Joko Widodo solid, kecuali Fraksi PAN yang melangkah sendiri dengan ikut walk out karena menolak persyaratan presidential threshold sebanyak 20 persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.
"Konfigurasi politik di Parlemen telah nampak pada saat pengesahan RUU Pemilu. Ada empat fraksi yang berseberangan pendapat dan melakukan walk out. Dari sana saja sudah jelas," ujar Dadang.
Terlepas dari kepentingan politik, Dadang memandang pertemuan kedua petinggi partai baik dan dia setuju dijadikan tradisi. Keharmonisan antara tokoh bangsa akan membuat rakyat tenang.
"Hubungan harmonis antar elit tentunya sangat penting dalam memperkokoh pembangunan politik dan demokrasi," ujar Dadang.
Pengamat politik Point Indonesia Arif Nurul Imam memprediksi setelah berlangsung pertemuan antara Yudhoyono dan Prabowo, konfigurasi di DPR bakal berubah.
"Pasca pertemuan ini, saya kira konfigurasi parlemen akan berubah, makin kritis dan makin besar kekuatannya," kata Nurul Imam kepada Suara.com.
Menyangkut Undang-Undang Pemilu yang menjadi tema pembahasan, menurut Nurul Imam, hal tersebut menjadi alarm bagi pemerintah bahwa UU tersebut mendapat perlawanan sekaligus menstimulus kekuatan kritis di parlemen kembali solid, setelah beberapa partai anggota Koalisi Merah Putih tergoda masuk kekuasaan.
Menurut Nurul Imam di luar pembahasan masalah kebangsaan, pertemuan tersebut hampir dipastikan tidak bebas kepentingan politik.
"Ada banyak kemungkinan terkait pertemuan tersebut. Bisa saja membahas bagaimana membangun koalisi dalam pelaksanaan pilkada serentak antara Demokrat dan Gerindra. Kemungkinan lain terkait politik agenda Pemilu 2019. Bisa saja ini komunikasi dan prakondisi untuk membangun koalisi pada Pemilu 2019," kata dia.
