Korupsi Korporasi Bukan Barang Baru: Dari VOC hingga PT DGI

Reza Gunadha Suara.Com
Jum'at, 28 Juli 2017 | 07:41 WIB
Korupsi Korporasi Bukan Barang Baru: Dari VOC hingga PT DGI
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/6).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Penyidik nanti akan melihat apa benar inisiatifnya benar diri sendiri bagian dari upaya korporasinya. Karena KPK selama ini belum pernah menjangkau korporasinya. Padahal, berdasarkan para ahli antikorupai di negara-negara maju, mengejar orang itu tidak terlalu punya dampak besar. Mengejar perusahaannya itu yang paling besar dampaknya seperti dalam kasus Rolls Royce, Alsthom, Siemens akhirnya sejak itu mereka melakukan perbaikan besar," jelasnya.

Namun, apa hukuman untuk korporasi? Berbeda dengan hukuman badan atau orang per orang—yang bisa dikenakan hukuman penjara ditambah denda dan uang pengganti—korporasi tentu tidak bisa masuk penjara melainkan pembayaran uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

"Kalau korporasi, tentunya tidak mungkin ada pidana kurungan, tapi hanya denda saja atau uang pengganti, atau jenis hukuman tambahan lain yang ditetapkan dalam Perma No 13/2016,” terangnya.

Sanksi yang diberikan juga bisa berupa menetapkan perusahaan dalam 'black list' selama waktu tertentu untuk tidak boleh mendapat tender pemerintah.

Baca Juga: "Mars" Ada di Cina?

“Hukumannya yang paling tinggi adalah, bisa dibubarkan sebagai korporasi. Jadi, dilihat semua tingkat kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi," tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI