Infografis
Made Meregawa, dalam kasus korupsi yang sama, sudah divonis selama empat tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp10 juta. Sedangkan Dudung Purwadi baru akan menjalani sidang perdana pada 31 Juli 2017 nanti.
PT DGI melalui Dudung Purwadi, diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi, terkait pekerjaan pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata Unud TA 2009-2010 senilai Rp138 miliar.
Proyek itu merugikan keuangan negara sekitar Rp25 miliar, sehingga disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyimpangan yang diduga dilakukan PT DGI adalah, rekayasa dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Mereka juga merekayasa tender dengan mengondisikan PT DGI sebagai pemenang tender.
Baca Juga: "Mars" Ada di Cina?
Selain itu, juga diduga adanya aliran dana dari PT DGI kepada perusahaan lain, dan dari perusahaan Muhammad Nazaruddin kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia serta ada dugaan kemahalan satuan harga dengan pemerintah membayar lebih tinggi dari yang seharusnya.
Penetapan pidana korporasi itu, menurut Laode, menjadi terobosan baru bagi KPK pascapenerbitan Peraturan Mahkamah Agung No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi pada Desember 2016.
Menurut Laode, ada beberapa kelebihan lain mengapa korporasi yan ditetapkan KPK sebagai tersangka.
"Kalau dulu, yang kita tetapkan hanya pengurusnya saja, maka korporasinya tetap mendapatkan keuntungan banyak dari perbuatannya dengan cara menunjuk pengurus baru. Jadi, tetap mendapat keuntungan,” ungkap Laode.
Padahal, kata dia, penindakan atas kejahatan korupsi di luar negeri juga dilakukan terhadap korporasi karena tujuannya untuk menghancurkan organisasi kejahatan. “Kalau hanya orangnya yang dihukum, usahanya tetap akan ada," tukasnya.
Baca Juga: Gara-gara Es Seukuran Bola Golf, Pesawat Ini "Babak Belur"
Apalagi, bila dilihat dari statistik terpidana korupsi yang ditangani KPK, pihak swastalah paling banyak terjerat dibanding pejabat negara.
