Infografis
Suara.com - Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo, memandang rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto malam nanti sebagai silaturahmi sesama elite politik. Eko menilai hal ini sebagai hal yang positif dan perlu menjadi tradisi.
"Siapapun yang tokoh politik di Tanah Air, sewajarnya melakukan silaturahmi politik. Artinya, kita melihat itu sebagai peristiwa biasa," kata Eko kepada Suara.com, Kamis (27/7/2017).
Eko menyambut baik pertemuan para tokoh nasional untuk saling membahas soal-soal kebangsaan dan pemerintahan.
"Menurut saya harus didorong lebih banyak lagi elite politik saling bersilaturahmi untuk membahas masalah-masalah kebangsaan, masalah pemerintahan, dan sebagainya. Dan itu tidak terbatas pada elite pemerintah saja. Kita dorong semua elite untuk saling silaturahmi," katanya.
Ketika ditanya mengenai apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan pergolakan dua poros politik yang puncaknya penolakan Gerindra dan Demokrat (serta PKS dan PAN) memilih walk out dari rapat paripurna DPR karena tidak setuju syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu menjadi UU, Eko mengatakan jika mau dipandang dari perspektif itu bisa saja.
Tetapi, Eko meyakini pertemuan Yudhoyono dan Prabowo tidak akan terfokus pada masalah jangka pendek.
"Kalau mau dikait-kaitkan bisa saja. Kalau mau dilihat pada aspek lebih kedepan, saya kira ini upaya untuk membangun, memikirkan masalah kebangsaan ke depan. Bukan terfokus pada masalah jangka pendek, seperti UU Pemilu dan lain-lain," katanya.
Eko mengatakan Yudhoyono merupakan mantan presiden dua periode dan Prabowo pernah menjadi calon presiden, tentu ketika mereka melakukan pertemuan, akan membicarakan hal-hal yang sifatnya strategis.
"Kita berharap itu adalah agenda yang sifatnya punya manfaat," kata Eko.
Mengenai apakah pertemuan tersebut merupakan sinyal Demokrat dan Gerindra akan menjalin koalisi untuk menghadapi Presiden Joko Widodo di pemilu tahun 2019, Eko mengatakan kalau mau dilihat dari sudut pandang seperti itu bisa saja.
"Kalau mau dilihat seperti itu bisa saja. Tetapi saya bukan Prabowo, bukan SBY, atau saya bukan dari lingkaran keduanya. Artinya, saya tidak mengerti yang mau dibicarakan. Ini menyangkut kedua tokoh politik yang memimpin partai tentu jika akan ada penjajakan-penjajakan seperti itu hal wajar dalam pertemuan mereka. Tetapi sekali lagi, kita memaknainya sebagai pertemuan dua pemimpin politik yang tidak perlu dianggap peristiwa besar," kata dia.
Ketika ditanya perlukah pertemuan kedua tokoh dikhawatirkan, Eko kembali menegaskan bahwa pertemuan tersebut dimaknai sebagai silaturahmi dan merupakan hal yang wajar.
"Peristiwa politik biasa. Sama saja dengan Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan juga lakukan silaturahmi dengan partai. Tapi kalau mau dikait-kaitkan dengan agenda 2019, ya, itu kemungkinan bisa terjadi. Tapi yang harus dilihat bahwa ini adalah dalam rangka politik kebangsaan," kata Eko.
