Infografis
Suara.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali mendapat kecaman, setelah mengancam membombardir sekolah-sekolah milik masyarakat adat Lumad.
Duterte, seperti diberitakan The Guardian, Rabu (26/7/2017), mengeluarkan ancaman tersebut karena menuduh sekolah-sekolah itu mengajarkan siswanya untuk mendukung dan bergabung dengan Partai Komunis Filipina (PKF) maupun sayap militernya, Tentara Rakyat Baru Filipina (New People's Army Philippine; NPA).
"Aku katakan kepada seluruh warga adat Lumad, keluarkanlah anak-anak kalian dari sekolah itu sekarang juga. Jika tidak, aku akan mengebom kalian berikut sekolah-sekolah itu," tegas Duterte dalam pidato yang disiarkan secara langsung oleh televisi nasional, Senin (24/7).
Baca Juga: Hari Ini, Nasib APBNP 2017 dan Perppu Data Nasabah Ditentukan
Duterte menuduh sekolah-sekolah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat adat Lumad tersebut didirikan secara ilegal.
"Dewan guru di sekolah-sekolah itu juga mengajarkan siswanya untuk memberontak melawan pemerintah. Mereka mengajarkan agar siswa bergabung dengan komunis," tudingnya.
Ancaman Duterter itu kontan mendapat kecaman dari beragam organisasi hak asasi manusia internasional maupun partai-partai oposan Filipina.
Human Rights Watch (HRW), lembaga pemantau HAM internasional, mendesak Duterte mengurungkan niatnya tersebut.
"Berdasarkan hukum humanitarian internasional, pemerintah maupun pihak yang bertikai tidak boleh mengebom infrastuktur sipil termasuk sekolah," demikian pernyataan resmi HRW.
Baca Juga: Uji Iman, Tiga Perempuan Ini Perkosa Pemuka Agama
Anggota Fraksi Partai Perempuan Gabriela di parlemen Filipina, Emmi de Jesus, memaksa Duterte menarik kembali ancamannya tersebut.
