Infografis
Suara.com - Keputusan fraksi Gerindra mundur dari Panitia Khusus Hak Angket KPK, praktis tinggal menyisakan partai pendukung pemerintah di dalamnya.
Partai-partai tersebut adalah PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, dan PAN. Hanya PKB, partai pendukung pemerintah, yang sedari awal tidak mengirimkan perwakilannya di Pansus.
Terkait hal ini, politikus PDI Perjuangan, Eddy Kusuma Wijaya mengatakan, tidak ada hubungan antara partai pemerintah dengan Pansus Hak Angket KPK.
Anggota Pansus Hak Angket KPK itu juga menampik anggapan Pansus digelar sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga anti-rasuah tersebut.
Baca Juga: KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Diknas Klaten
"Nggak lah. DPR kan lain tugasnya dengan presiden, kan lain-lain. Kita ini legislatif, nah presiden eksekutif," kata Eddy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Menurutnya, Pansus Hak Angket KPK ingin memperkuat kerja KPK. Sebab, nantinya akan ada evaluasi terkait koordinasi antara Polri, Kejaksaan, BPK, PPATK, dan DPR secara politik.
"Jadi supaya dia kuat. Tidak berjalan sendiri. Kemudian di DPR ini dia bisa minta dukungan melalui UU atau peraturan. Kemudian dia bisa minta dukungan personel anggaran, fasilitas dan lain-lain. Tapi kalau sendiri gimana mau dukung, siapa yang menguatkan?" ujarnya.
"Sebetulnya kita butuh KPK. KPK ini adalah tuntutan reformasi. Tapi kita mau KPK yang baik. Yang dalam menjalankan proses penegakan hukum tidak menimbulkan masalah hukum yang baru. Karena proses penegakan hukum tidak menimbulkan masalah hukum yang baru," sambung Eddy.
Baca Juga: Milad MUI, Ma'ruf: RI Wilayah Kesepakatan, Bukan Wilayah Perang
